Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi mengusulkan agar setiap partai politik di Indonesia memberikan pendidikan khusus atau menyekolahkan para calon kepala daerah sebelum mereka bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah. Usulan penting ini disampaikannya secara langsung di hadapan publik saat berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Kamis, 30 Juli 2026. Langkah strategis ini diambil oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai respons langsung atas maraknya fenomena kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Fenomena penangkapan tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa terdapat kelemahan mendasar dalam pemahaman tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas calon pemimpin melalui sekolah partai sebelum masa pemilihan dianggap sebagai salah satu solusi pencegahan yang paling masuk akal untuk menekan angka korupsi.
