Dua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan mengajukan permintaan pembatalan atas perombakan ratusan pejabat yang sempat dilakukan pada masa kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Langkah penolakan ini disuarakan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyusul ditemukannya kejanggalan dalam prosedur pengangkatan.
Perombakan besar-besaran tersebut berlangsung pada Kamis, 10 September 2026. Mutasi dan promosi jabatan tersebut menyasar ratusan posisi di lingkungan Kemenkeu, dengan mayoritas pergeseran terjadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Restrukturisasi ini mencakup jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga pejabat pada unit organisasi non-eselon.
Indikasi Pelanggaran Prosedur Penilaian
Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa perombakan tersebut menyertakan sejumlah nama yang tidak melalui tahapan evaluasi resmi. Menurutnya, proses seleksi semestinya berlandaskan mekanisme manajemen talenta yang telah ditetapkan Kemenkeu.
"Cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management," kata Bimo.
Buruh Tuntut Upah 2027 Naik 9,5%!
Temuan tersebut mendorong Bimo dan Djaka Budhi Utama secara tegas meminta agar pelaksanaan perombakan jabatan ditunda dan dibatalkan. Bimo menegaskan bahwa para pejabat yang terbukti melompati tahapan asesmen atau tidak memenuhi kualifikasi akan dicoret dari daftar mutasi, lalu dikembalikan ke posisi semula.
Komitmen Evaluasi Menkeu Suahasil Nazara
Menanggapi dinamika internal tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan komitmennya untuk menjalankan reformasi birokrasi dan tata kelola berbasis manajemen talenta secara konsisten.
Usai dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 14 September 2026, Suahasil menyampaikan bahwa pihaknya akan meninjau ulang legalitas dan keputusan yang menjadi landasan pelantikan sebelumnya.
Bahlil Siapkan Aturan Larang Orang Kaya 'Minum' BBM Subsidi
"Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, Keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ," ujar Suahasil.
Peninjauan terhadap Keputusan Menteri Keuangan terkait perombakan pejabat tersebut kini menjadi fokus pimpinan baru Kemenkeu demi memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap meritokrasi birokrasi.
