Pemerintah Amerika Serikat melalui Office of Trade and Manufacturing Policy merilis laporan berjudul The Great Transshipment Scam yang menuding Indonesia menjadi salah satu jalur pengalihan pengiriman (transshipment) produk asal Cina menuju pasar AS untuk menghindari tarif. Dalam laporan tersebut, Indonesia bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam diklasifikasikan ke dalam kategori Tier 2. Koridor Bekasi鈥揃atam turut disorot terkait aktivitas pengiriman barang yang terhubung dengan Cina, khususnya produk kotak dan wadah plastik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah tuduhan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026. Airlangga menegaskan bahwa isi laporan AS tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ia juga memperkirakan persoalan ini tidak akan mengganggu implementasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang telah ditandatangani kedua negara, sembari menunggu proses lanjutan terkait Section 301, potensi amandemen penyempurnaan, hingga proses ratifikasi masing-masing pihak.
Dampak terhadap Ketidakpastian Tarif Ekspor
Meski pemerintah menepis tudingan tersebut, kalangan ekonom mengingatkan agar Indonesia tidak meremehkan dokumen resmi pemerintah AS. Ekonom CORE Indonesia, Faisal, menilai analisis dan kalkulasi yang termuat dalam laporan tersebut disusun secara sangat terperinci dan menyeluruh.
Pemerintah Klaim Penanganan Karhutla di 4 Provinsi Sumatra Mulai Terkendali
Faisal memperingatkan adanya potensi ketidakpastian tarif yang bisa dibebankan oleh otoritas AS kepada komoditas asal Indonesia, terutama bila barang tersebut terbukti terkait dengan rantai investasi Cina. Menurutnya, AS memiliki celah untuk memberlakukan kebijakan baru di luar perjanjian ART yang sudah diteken. Skenario tersebut dinilai berisiko mengganggu stabilitas hubungan dagang Indonesia, bukan hanya dengan AS, melainkan juga dengan Cina dan mitra dagang internasional lainnya.
Kebutuhan Sistem Ketertelusuran Barang dari Hulu
Dari perspektif logistik maritim, pengamat maritim Marcellus Hakeng menekankan pentingnya menyikapi tudingan AS secara cermat guna mencegah posisi strategis Indonesia dimanfaatkan untuk praktik shadow transshipment atau manipulasi asal-usul barang secara tidak transparan.
Krakatau Steel Dorong Implementasi FTA Perkuat Industri dan Daya Saing Nasional
Jika eskalasi investigasi AS meningkat, eksportir Indonesia rentan menghadapi pengetatan aturan ketentuan asal barang (rules of origin), pemeriksaan bea cukai yang lebih ketat, audit kepatuhan, hingga pengenaan tarif penangkal (countervailing duties).
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Marcellus mendorong pemerintah segera membangun sistem ketertelusuran barang yang terintegrasi dari hulu hingga ke pelabuhan. Verifikasi asal-usul komoditas ekspor menuju AS dinilai mendesak untuk dibuktikan melalui rekam jejak bahan baku, proses produksi, kelengkapan dokumen kepabeanan, serta manifes pengiriman, di samping memperkuat kerja sama pertukaran data resmi dengan otoritas AS.
