Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Menurutnya, kekuasaan politik merupakan amanah dari rakyat yang memiliki batas waktu yang jelas. Penegasan tersebut disampaikan AHY saat memberikan pidato sambutan dalam peringatan 25 Tahun Partai Demokrat yang berlangsung di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 5 September 2026.
Dalam pidatonya, AHY mengingatkan kembali dinamika perjalanan politik Partai Demokrat di Tanah Air. Partai Demokrat tercatat pernah memimpin pemerintahan dan pernah pula berada di luar pemerintahan. Dalam perjalanan tersebut, Demokrat telah merasakan pengalaman menang maupun kalah dalam percaturan politik nasional.
Refleksi Transisi Kekuasaan dan Hak Rakyat
AHY turut merujuk pada masa 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menilai proses transisi kekuasaan saat itu patut menjadi pembelajaran bersama karena berlangsung secara damai dan demokratis setelah masa jabatan dua periode tuntas diselesaikan.
PKS Minta Pemulihan Gempa NTT Diperkuat, Masyarakat Masih Trauma
Selain menyoroti pergantian kepemimpinan, AHY menekankan bahwa hakikat pemilu sepenuhnya adalah milik rakyat. Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghalang-halangi hak rakyat, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih dalam proses demokrasi.
Perlakuan Setara di Hadapan Hukum
Di samping isu rotasi kekuasaan dan pemilu, AHY juga menyoroti pentingnya prinsip kesetaraan di mata hukum. Ia menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penegakan hukum tidak boleh berubah hanya karena pengaruh nama besar, jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan seseorang dengan kekuasaan.
Identitas Korban Kecelakaan Beruntun Tiga Mobil dan Satu Motor di Kembangan
Secara khusus, AHY menginstruksikan seluruh kader Partai Demokrat untuk mematuhi prinsip keadilan hukum tersebut. Kader Demokrat dilarang meminta perlakuan istimewa di hadapan hukum. Ia juga menegaskan agar para kader tidak membela pihak yang salah hanya karena status pertemanan, serta tidak menyerang pihak yang benar hanya karena mereka merupakan lawan politik.
