Sumatera Barat tengah bersiap menghadapi gelombang transformasi infrastruktur yang masif. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, provinsi ini mendapatkan kucuran dana segar yang fantastis demi mendongkrak berbagai fasilitas publik. Tidak tanggung-tanggung, anggaran jumbo senilai lebih dari Rp1,2 triliun dialokasikan khusus untuk pembangunan prasarana strategis sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Langkah besar ini dikawal ketat oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, guna memastikan setiap rupiahnya benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat Ranah Minang.
Pembangunan ini dibagi ke dalam dua tahap anggaran tahunan yang saling berkesinambungan. Untuk tahun anggaran 2025, pemerintah pusat mengucurkan dana sekitar Rp208,39 miliar. Alokasi ini diprioritaskan untuk pemulihan pascabencana banjir bandang atau Galodo yang melanda wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar pada tahun 2024 lalu. Selain itu, dana tersebut juga mengalir untuk rehabilitasi sejumlah madrasah, pembangunan Gedung SPPG Provinsi Sumatera Barat, serta perintisan Sekolah Rakyat Tahap I. Fokus awal ini menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap pemulihan sosial-ekonomi pascabencana alam.
Menteri Pertanian Siapkan Nama Calon Wakil Menteri Baru Pendampingnya
Memasuki tahun anggaran 2026, akselerasi pembangunan melonjak drastis dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp1,095 triliun. Salah satu proyek mercusuar yang paling dinanti masyarakat adalah renovasi total Stadion Haji Agus Salim di Kota Padang dengan alokasi mencapai Rp340,04 miliar, yang ditargetkan rampung pada periode 2026-2027. Stadion bersejarah ini akan bersolek agar memenuhi standar modern. Tak hanya sarana olahraga, sektor pendidikan juga mendapat suntikan dana segar melalui pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Kabupaten Dharmasraya senilai Rp269,79 miliar, disusul perbaikan madrasah tahap lanjutan.
Sektor ekonomi kerakyatan dan hunian juga tidak luput dari perhatian. Dana triliunan tersebut turut membiayai kelanjutan pembangunan Pasar Painan sebesar Rp28,66 miliar, rehabilitasi Pasar Bawah Pariaman, serta penyelesaian Pasar Lipai Nahan. Untuk mendukung kinerja birokrasi, pemerintah juga membangun hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pekerjaan Umum di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Agam. Semua proyek fisik ini berjalan beriringan dengan penanganan darurat pascabencana tahap pertama dan kedua di berbagai pelosok daerah Sumatera Barat yang ditargetkan selesai bertahap hingga akhir tahun 2026.
Pemerintah Siapkan Transisi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Dua Tahun
Andre Rosiade, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar dan Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang, menegaskan bahwa guyuran dana ini merupakan wujud komitmen nyata Presiden Prabowo Subianto terhadap kemajuan Sumatera Barat. Kolaborasi yang apik antara DPR RI, pemerintah pusat, dan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi kunci utama lancarnya aliran dana tersebut. Di tingkat operasional, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumbar menyatakan optimisme tinggi bahwa pengawalan politik dari legislatif akan mempercepat realisasi proyek di lapangan sehingga manfaatnya bisa segera dinikmati oleh publik.
