Badan Gizi Nasional Perbaiki Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

Untuk mewujudkan target tersebut, Sudaryono berkomitmen mengubah tata kelola di lingkungan BGN menjadi struktur yang berbasis sistem (by system). BGN tidak boleh lagi bergantung pada individu atau orang per orang seperti yang sebelumnya mungkin dilakukan secara manual. Sebagai bagian dari penguatan pengawasan program MBG, BGN akan mewajibkan para pejabat Eselon I dan Eselon II untuk berkantor langsung di daerah. Dalam skema penugasan wilayah ini, pejabat Eselon I akan bertanggung jawab mengampu sejumlah provinsi, sedangkan pejabat Eselon II akan mengampu sejumlah kabupaten di bawah wilayah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan langsung terhadap unit pelaksana program di daerah, yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kebijakan penataan ulang ini juga dipicu oleh hasil evaluasi BGN terhadap sejumlah kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah, termasuk kasus di Jayapura dan dugaan kasus terbaru di Bogor. Dalam kasus yang terjadi di Jayapura, evaluasi menunjukkan adanya jeda waktu yang sangat lama dalam proses penyediaan makanan. Makanan diketahui mulai dimasak pada pukul 19.00 malam, namun baru dikirim dan diterima di sekolah pada pukul 11.00 siang keesokan harinya. Jeda waktu yang panjang ini diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama terjadinya keracunan makanan pada siswa penerima manfaat.

Baca Juga

Tantangan Industri Alat Kesehatan Lokal di Tengah Tekanan Biaya Impor dan Pelemahan Rupiah

Guna mencegah terulangnya kasus serupa, BGN memperketat standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan program MBG. BGN kini mewajibkan makanan dikonsumsi maksimal empat jam setelah selesai dimasak. Untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ini, label waktu konsumsi akan dipasang pada setiap wadah atau ompreng makanan yang dibagikan. Selain itu, seluruh dapur program MBG diwajibkan menggunakan sistem pencatatan digital atau logbook yang disebut POP. Sistem digital ini akan merekam seluruh tahapan pengolahan makanan secara terperinci, mulai dari kedatangan bahan baku, proses memasak, pendinginan, pengemasan ke dalam ompreng, hingga waktu pengantaran dan penerimaan makanan di sekolah.

Di samping pengetatan SOP, aspek kelayakan sanitasi dapur juga menjadi fokus utama. Sudaryono memberikan tenggat waktu yang tegas hingga 10 Agustus 2026 bagi seluruh SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dapur-dapur MBG yang tetap nekat beroperasi tanpa memenuhi persyaratan sertifikasi tersebut setelah melewati tenggat waktu akan ditutup secara permanen. BGN juga tengah menyiapkan sistem pengawasan tambahan berupa kamera pengawas (CCTV) terintegrasi di seluruh SPPG atau dapur MBG yang akan terhubung langsung ke kantor pusat guna memperkuat pengawasan real-time.

Baca Juga

Tragedi Selat Hormuz, Saat Rudal Militer AS Tembak Jatuh Pesawat Penumpang Iran Air 655

Tidak hanya pengawasan internal, BGN juga melibatkan peran aktif masyarakat, khususnya orang tua siswa, melalui penyediaan sistem pemantauan digital. Orang tua dapat mengakses sistem ini dengan cara log in menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak mereka. Melalui sistem ini, orang tua dapat memantau berbagai informasi penting seperti lokasi sekolah anak, menu makanan harian, kandungan gizi makanan, lokasi dapur tempat makanan dimasak, hingga identitas kepala SPPG yang bertanggung jawab. Di sisi lain, BGN saat ini juga tengah menghitung ulang target jumlah penerima manfaat program MBG. Penataan ulang target ini dilakukan setelah ratusan sekolah swasta elite menyatakan tidak memerlukan program MBG karena biaya sekolah mereka yang sudah cukup tinggi.