Bank Dunia, 48 Persen Usaha Kecil di Indonesia Enggan Pakai QRIS demi Hindari Pajak

Keputusan 48 persen pelaku usaha kecil untuk menolak penggunaan QRIS sangat berkaitan erat dengan sifat dari transaksi digital itu sendiri. Sistem pembayaran digital seperti QRIS secara otomatis akan mencatat setiap arus uang yang masuk dan keluar, sehingga menciptakan rekam jejak keuangan yang transparan dan mudah dipantau. Bagi para pelaku usaha kecil, transparansi inilah yang justru menjadi kekhawatiran utama karena dapat mempermudah pemerintah dalam melakukan pemantauan dan penarikan pajak terhadap omzet bisnis mereka. Sebagai langkah antisipasi agar aktivitas keuangan mereka tidak terlacak oleh sistem perpajakan, banyak dari mereka yang akhirnya lebih memilih untuk mempertahankan metode transaksi tunai dan mengesampingkan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital.

Baca Juga

Proyeksi Inflasi Juli 2026 Melambat, BPS Segera Rilis Data Resmi

Lebih jauh lagi, laporan Bank Dunia ini juga menyoroti akar permasalahan yang membuat para pelaku usaha kecil di Indonesia cenderung berusaha menghindari kewajiban perpajakan. Berdasarkan temuan tersebut, penghindaran pajak ini ternyata sangat dipengaruhi oleh persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana negara. Para pelaku usaha kecil di Indonesia memiliki kekhawatiran yang mendalam mengenai isu korupsi. Adanya kekhawatiran akan terjadinya praktik korupsi di dalam negeri menjadi alasan utama yang membuat mereka merasa berat hati untuk menyetorkan sebagian dari pendapatan usaha mereka kepada negara dalam bentuk pajak.

Kekhawatiran terhadap tindak pidana korupsi ini pada akhirnya menciptakan efek domino yang berdampak langsung pada tingkat adopsi teknologi finansial seperti QRIS. Niat awal pemerintah untuk mendorong digitalisasi ekonomi dan mempermudah proses transaksi masyarakat justru berbenturan dengan krisis kepercayaan dari para pelaku usaha kecil. Bagi 48 persen pelaku usaha yang menolak QRIS tersebut, menghindari penggunaan instrumen pembayaran digital dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk melindungi pendapatan mereka dari radar pengawasan pajak, yang pada gilirannya mereka khawatirkan akan disalahgunakan melalui praktik korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga

Harga Emas Antam Naik Menjadi Rp2.610.000 per Gram, Berikut Rincian Aturan Pajaknya

Temuan yang dipublikasikan oleh Bank Dunia pada awal Agustus 2026 ini memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa tantangan dalam mewujudkan digitalisasi ekonomi di Indonesia tidak hanya sebatas pada ketersediaan infrastruktur teknologi. Hambatan terbesarnya justru terletak pada masalah kepercayaan publik terhadap integritas sistem perpajakan dan pengelolaan keuangan negara. Selama kekhawatiran mengenai korupsi masih terus membayangi pikiran para pelaku usaha kecil, upaya untuk mendorong mereka agar beralih menggunakan QRIS dan masuk ke dalam sistem keuangan formal akan terus menghadapi jalan terjal. Angka 48 persen ini menjadi sinyal penting bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi adalah kunci utama untuk menyukseskan program digitalisasi ekonomi nasional.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap