BGN Siapkan CCTV Terintegrasi ke Kantor Pusat untuk Awasi Dapur Makan Bergizi Gratis

Langkah pengetatan pengawasan melalui CCTV ini diambil sebagai respons atas munculnya beberapa kasus dugaan keracunan makanan yang melibatkan hidangan dari program MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa pengawasan yang lebih ketat mutlak diperlukan untuk meminimalkan risiko kontaminasi makanan sejak dari dapur pengolahan. Pemasangan teknologi pemantauan ini diharapkan dapat memberikan transparansi penuh terhadap aktivitas harian di setiap SPPG.

Keberadaan kamera pengawas ini dirancang untuk memberikan akses pemantauan yang berlapis. Tidak hanya kantor pusat BGN yang dapat memantau jalannya operasional dapur, melainkan juga para koordinator di berbagai tingkatan wilayah. Koordinator di tingkat kecamatan dapat melihat langsung kapan dapur-dapur di wilayahnya beroperasi. Begitu pula dengan pengawas di tingkat kabupaten serta tingkat provinsi yang memiliki akses untuk memantau aktivitas serupa di wilayah tugas masing-masing.

Baca Juga

Jalan Tol Layang Harbour Road II Ditargetkan Beroperasi pada 2028 untuk Urai Kemacetan Jakarta

Sebelum rencana pemasangan CCTV ini bergulir, BGN sebenarnya telah mewajibkan penggunaan sistem pencatatan digital atau logbook yang dikenal sebagai POP. Sistem ini berfungsi merekam seluruh rangkaian proses pengolahan makanan secara terperinci. Pencatatan digital tersebut melacak setiap tahapan secara kronologis, mulai dari proses pembelian bahan baku, waktu kedatangan bahan, proses memasak daging, jam makanan matang, durasi pendinginan makanan, proses pengemasan ke dalam wadah ompreng, hingga waktu pengiriman dan saat makanan tersebut diterima oleh siswa di sekolah.

Melalui sistem logbook digital inilah, BGN dapat mendeteksi ketidaksesuaian prosedur yang berujung pada masalah kualitas makanan. Sebagai contoh, dalam kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi di Jayapura, data logbook digital menunjukkan adanya jeda waktu yang sangat panjang antara proses memasak dan distribusi. Makanan tercatat mulai dimasak sekitar pukul 19.00 pada malam sebelumnya, namun baru dibagikan kepada para siswa pada pukul 11.21 keesokan harinya. Sudaryono menduga jeda waktu yang terlalu lama tersebut menjadi penyebab utama makanan menjadi rusak dan tidak lagi layak dikonsumsi.

Selain pengawasan melalui teknologi CCTV dan logbook digital, BGN juga menerapkan kebijakan ketat terkait kondisi kesehatan para pekerja dapur. Seluruh pegawai, relawan, maupun karyawan yang bertugas di SPPG kini diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan gratis. Kebijakan ini diberlakukan setelah adanya laporan mengenai pekerja dapur yang tetap memaksakan diri bekerja meskipun sedang dalam kondisi sakit, yang berpotensi mencemari makanan.

Baca Juga

Siswa 14 Tahun Tembak Mati 8 Orang di Sekolah Elite Debsirin Thailand

Kini, setiap pekerja wajib melewati pemeriksaan fisik sederhana setiap hari sebelum memulai aktivitas di dapur. Pemeriksaan harian ini meliputi pengukuran suhu tubuh serta kewajiban melaporkan jika ada keluhan kesehatan tertentu, seperti diare, sakit perut, dan gejala penyakit lainnya. Sudaryono menegaskan bahwa apabila ada pekerja yang diketahui sedang sakit, pengelola dapur wajib meliburkan pekerja tersebut hingga kondisinya benar-benar pulih.

Untuk memastikan standar kebersihan tetap terjaga di tingkat tertinggi, BGN juga menegaskan kembali status Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif belaka, melainkan telah ditetapkan sebagai syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap dapur sebelum diizinkan beroperasi memproduksi makanan untuk program Makan Bergizi Gratis. Melalui kombinasi pengawasan digital, pemeriksaan kesehatan pekerja, dan sertifikasi sanitasi yang ketat, BGN berupaya memastikan kualitas gizi dan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat program ini.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap