Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan agar setiap pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia memiliki gudang logistik mandiri sebagai stok penyangga (buffer stock) bantuan darurat. Keberadaan fasilitas penyimpanan logistik di daerah dinilai mendesak untuk mempercepat penanganan bencana di lapangan tanpa harus menunggu kiriman dari pusat.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memaparkan usulan tersebut saat melapor kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (26/8). Suharyanto menyoroti lambatnya respons darurat di sejumlah daerah saat gempa mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dipicu oleh kosongnya persediaan logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Menurut Suharyanto, BNPB berupaya mendarat di lokasi bencana dalam kurun 1x24 jam. Namun, proses mobilisasi logistik dalam jumlah besar dari pemerintah pusat tetap membutuhkan waktu tempuh tertentu. Penguatan logistik daerah menjadi krusial mengingat BNPB tidak memiliki jalur hubungan komando langsung dengan BPBD.
Jalan-Jembatan di NTT Pulih Usai Gempa 7,7 M, Kantor Pemerintah Masih Rusak
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik inisiatif tersebut dan meminta perhitungan stok penyangga dilakukan secara nasional di tingkat provinsi. Menurut Prabowo, kesiapan gudang dan cadangan pasokan makanan di bawah wewenang gubernur akan memastikan perlindungan warga berjalan lebih cepat begitu bencana terjadi.
Evaluasi logistik darurat ini bertepatan dengan tingginya intensitas bencana di wilayah timur Indonesia. Rangkaian gempa yang mengguncang NTT sejak 15 Agustus telah mencapai 7.259 kali getaran hingga Selasa (25/8). BNPB sebelumnya menerjunkan tim untuk survei udara pascagempa berkekuatan M7,7 guna memetakan kerusakan wilayah terdampak dan merancang jalur distribusi bantuan ke titik-titik terisolasi.
Kapolri, Polri Gotong Royong Iuran Bantu Korban Gempa NTT, Capai Rp 12,6 M
Di samping penanganan gempa bumi, kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi fokus penguatan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kesiapan anggaran penanganan karhutla sebesar Rp5 triliun di BNPB sembari mengingatkan agar tidak terjadi penggelembungan dana (mark up). Seiring ancaman asap karhutla, BNPB turut mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk disiplin memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan.
