Seluruh akses jalan dan jembatan nasional yang sempat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) kini telah pulih dan kembali berfungsi normal. Pemulihan jalur penghubung utama tersebut berhasil diselesaikan pada hari kedua pascagempa demi memastikan arus logistik dan mobilitas warga tidak terputus.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Nagekeo, NTT, Rabu (26/8). Meski jalur transportasi darat telah kembali terbuka, kerusakan signifikan tercatat masih melanda sejumlah infrastruktur dasar dan fasilitas perkantoran instansi pemerintah.
Kapolri, Polri Gotong Royong Iuran Bantu Korban Gempa NTT, Capai Rp 12,6 M
Perbaikan Kantor Pemerintahan dan Pasokan Air
Dody memaparkan bahwa kerusakan fasilitas terjadi di hampir seluruh kantor pemerintahan pada tujuh kabupaten yang terdampak gempa, termasuk gedung kantor bupati serta kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Terhadap fasilitas tersebut, Kementerian PU berencana memperkuat struktur bangunan yang masih dinilai aman, sedangkan gedung dengan tingkat kerusakan parah akan dibongkar dan dibangun ulang secara bertahap.
Selain sarana perkantoran, distribusi air bersih bagi warga juga sempat terganggu akibat aliran sungai penyuplai air tertimbun material longsor. Guna mengatasi krisis air sementara waktu selama proses perbaikan saluran berlangsung, Direktorat Air Minum telah mendistribusikan armada mobil tangki air serta toilet portabel ke seluruh kabupaten yang terdampak.
Presiden Prabowo Ingin Warga NTT Korban Gempa Dilayani Secara Langsung
Untuk mempercepat proses penanganan pascabencana, dukungan armada teknis turut dimobilisasi. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menjelaskan bahwa pihaknya mengerahkan perlengkapan dari Kodam Udayana, meliputi ambulans, ekskavator, dan dump truck guna membantu pekerjaan Kementerian PU di lapangan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat meninjau Manggarai Timur juga telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk bergerak cepat merampungkan pendataan fasilitas publik lainnya, khususnya sekolah dan rumah ibadah yang mengalami kerusakan.
