Board of Peace Terbitkan Kontrak Pertama di Gaza, Siapkan Pos Militer untuk Pasukan Maroko

Kontrak pembangunan yang belum difinalisasi ini diberikan kepada Arkel International, sebuah perusahaan kontraktor asal Louisiana, Amerika Serikat, yang memiliki rekam jejak dalam menangani proyek-proyek pemerintah AS di wilayah konflik seperti Irak. Rencananya, pos militer ini akan berdiri di atas lahan berukuran sekitar 100 meter kali 120 meter. Lokasinya berada di area yang mencakup sekitar 60 persen wilayah Gaza yang saat ini berada di bawah kendali militer langsung Israel, tepatnya sekitar satu mil dari perbatasan Israel. Untuk mengantisipasi skenario darurat, fasilitas ini juga dirancang memiliki jalur ekstraksi cepat jika sewaktu-waktu pasukan di dalamnya menghadapi serangan.

Pada fase awal, pangkalan ini diproyeksikan dapat menampung sekitar 150 personel militer. Fasilitas yang disediakan pun masih sangat terbatas dan bersifat darurat, seperti tenda, ranjang lipat, toilet kimia, serta stasiun cuci tangan. Pos ini nantinya akan menampung kontingen kecil pasukan Maroko yang bertugas secara bergiliran dari pangkalan mereka di Israel. Meskipun Maroko telah berkomitmen untuk mengirimkan pasukannya, kerangka hukum serta lini masa pengerahan pasukan untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilisation Force atau ISF) hingga saat ini masih belum difinalisasi. Pos kecil ini direncanakan menjadi tahap pertama dari proyek pertahanan yang lebih besar, yang nantinya mencakup pangkalan militer berkapasitas hingga 5.000 personel ISF di Gaza.

Baca Juga

ASN Bandung Barat Dipanggil Pemkab Usai Live TikTok Singgung Fee Proyek

Penerbitan kontrak ini bertepatan dengan situasi politik yang dinamis di kawasan tersebut. Langkah ini muncul hanya beberapa hari setelah Trump mengumumkan bahwa Hamas telah sepakat untuk melucuti senjatanya. Namun, pengumuman tersebut mendapat penolakan dari pihak Israel yang kemudian justru meningkatkan intensitas serangan udaranya di Jalur Gaza. Selain itu, otoritas AS melalui BOP sebenarnya tidak memiliki kendali mutlak atas wilayah tersebut. Walaupun Trump pada Februari 2025 sempat menyatakan bahwa AS akan mengambil alih dan memiliki Gaza, kesepakatan pembentukan BOP yang disetujui tidak memberikan wewenang sebesar itu kepada Washington.

BOP sendiri dibentuk pada Januari lalu dengan struktur kepemimpinan yang diisi oleh lingkaran dekat Trump, termasuk menantunya Jared Kushner dan sahabat dekatnya Steve Witkoff. Dalam menjalankan programnya, BOP bekerja sama dengan kelompok teknokrat Palestina yang dikenal sebagai National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Saat ini, BOP dan NCAG dilaporkan sedang berada dalam tahap akhir persiapan untuk memberikan beberapa kontrak kerja sama lainnya, meskipun belum ada satu pun yang berstatus final. Salah satu kontrak yang sedang digodok berkaitan dengan penyediaan fasilitas pendukung bagi ISF guna membantu tata kelola keamanan sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca Juga

Tim 9 Kejaksaan Agung Periksa Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai Tersangka TPPU

Rencana pembangunan pos militer dan visi jangka panjang ini memicu kontras yang tajam dengan kondisi riil warga Gaza saat ini. Pada Januari lalu, Jared Kushner sempat memaparkan cetak biru pembangunan "New Gaza" yang digambarkan sebagai kota pesisir modern dengan gedung-gedung pencakar langit multifungsi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sedikitnya 80 persen bangunan di Gaza telah rusak atau hancur akibat perang. Sepuluh bulan setelah gencatan senjata diberlakukan, sebagian besar dari sekitar 2 juta penduduk Gaza masih harus bertahan hidup di kamp-kamp pengungsian darurat yang tidak layak dan tidak higienis.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap