Bupati Bandung dan KPK Perkuat Sinergi Tata Kelola Pemerintahan Bersih

Kegiatan rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh berbagai unsur penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Di antaranya yang hadir adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Inspektur Kabupaten Bandung, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah setempat. Selain itu, jajaran dari Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK RI juga hadir untuk memberikan arahan serta masukan langsung dalam forum tersebut.

Baca Juga

Residivis Pembobol Kotak Amal Masjid di Gunung Putri Bogor Ditangkap Polisi

Agenda utama dari pelaksanaan rapat koordinasi ini berfokus pada pembahasan mengenai penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung. Secara spesifik, pembahasan tersebut mencakup upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan. Penguatan pada ketiga aspek utama ini diharapkan mampu mendukung penyediaan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bandung.

Bupati Bandung yang biasa disapa Kang DS ini memberikan penekanan khusus kepada seluruh jajarannya terkait pentingnya keterbukaan terhadap evaluasi yang diberikan oleh pihak luar. Dadang Supriatna meminta agar setiap masukan, koreksi, maupun rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Korsup KPK RI diterima secara terbuka oleh seluruh perangkat daerah. Lebih lanjut, ia menegaskan agar setiap rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur.

Bagi Dadang Supriatna, komitmen terhadap integritas bukanlah sesuatu yang hanya diucapkan di atas kertas. Ia menyatakan dengan tegas bahwa integritas tidak cukup hanya menjadi sebuah semangat semata. Nilai integritas tersebut harus tercermin secara nyata dalam setiap kebijakan yang dirumuskan, pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan keuangan daerah, hingga dalam setiap proses pengambilan keputusan penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Baca Juga

Penyergapan Kapal MV King Sun di Bintan, Tim Gabungan Sita 1,3 Ton Ketamin

Pada kesempatan yang sama, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Arief Nurcahyo, turut menjelaskan peran penting kehadiran institusinya. Menurut Arief Nurcahyo, kegiatan koordinasi dan supervisi yang dilakukan ini merupakan bagian dari pendampingan yang diberikan oleh KPK kepada pemerintah daerah. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan sebagai langkah pencegahan korupsi.

Melalui pelaksanaan rapat koordinasi dan penguatan sinergi ini, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Tim Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK RI berharap langkah pencegahan korupsi di daerah dapat berjalan dengan lebih optimal. Kerja sama yang erat ini diharapkan mampu menjaga jalannya pemerintahan daerah agar tetap bersih, transparan, dan akuntabel demi kemajuan Kabupaten Bandung.