Bagaimana cara menyelaraskan program pembangunan di wilayah dengan tingkat ekonomi dan potensi geografis yang kontras? Menjawab tantangan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa evaluasi anggaran menjadi salah satu kunci penting dalam mengorkestrasi pembangunan di Jawa Barat. Pendekatan ini dinilai sangat diperlukan agar seluruh program pembangunan dapat berjalan secara harmonis, terarah, dan tepat sasaran di seluruh wilayah Jawa Barat.
Langkah awal untuk mewujudkan sinkronisasi ini adalah dengan melakukan perubahan paradigma pada pengawasan anggaran secara menyeluruh. Evaluasi anggaran yang dahulunya bersifat administratif, kini sudah berubah menjadi bersifat teknis. Perubahan ini menjadi sangat penting agar setiap dana yang dialokasikan benar-benar dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Apalagi, saat ini pihak pemerintah juga tengah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Melalui evaluasi teknis yang ketat ini, alokasi anggaran untuk 27 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat diharapkan dapat diarahkan secara jauh lebih efisien dan efektif.
Komitmen Kang Dedi Mulyadi Lakukan Perubahan Mendasar di Jawa Barat
Langkah berikutnya melibatkan penyesuaian program pembangunan dengan kondisi riil di masing-masing daerah secara spesifik. Dedi Mulyadi mencatat bahwa standarisasi kehidupan masyarakat tidak bisa disamaratakan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di Jawa Barat. Sebagai contoh nyata, standarisasi kehidupan di Bekasi tentunya harus berbeda dengan standarisasi kehidupan yang ada di daerah lain seperti Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Garut, dan Banjar. Melalui evaluasi anggaran yang cermat dan berbasis pada kondisi riil tersebut, pemerintah provinsi dapat mendistribusikan program pembangunan yang sesuai dengan kapasitas serta kebutuhan riil masyarakat setempat.
Selain itu, pembangunan juga harus berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembenahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam penjelasannya, perhitungan rata-rata lama sekolah dalam IPM mencakup seluruh penduduk Jawa Barat dari berbagai kelompok usia, termasuk mereka yang pada masa lalu tidak mendapatkan pendidikan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dedi Mulyadi mendorong pengembangan pendidikan kesetaraan Paket A, B, C, dan D. Langkah ini dinilai krusial jika melihat fluktuasi peringkat IPM Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2020, posisi IPM Jawa Barat dilaporkan sempat turun dari peringkat ke-10 menjadi ke-16, kemudian kembali turun hingga ke peringkat ke-18. Setelah itu, posisi Jawa Barat sempat kembali naik ke peringkat ke-16 dan pada tahun 2024 berhasil mencapai peringkat ke-15. Pada tahun 2025, posisi Jawa Barat memang tetap berada di peringkat ke-15, namun berhasil mencatat peningkatan IPM tertinggi secara nasional.
Di Balik Pakaian Modern, Ada Teknologi yang Direkayasa dari Serat
Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa setiap investasi yang masuk ke Jawa Barat memiliki dampak langsung pada penyerapan tenaga kerja. Jawa Barat sendiri dianugerahi berbagai potensi daerah yang sangat melimpah, mulai dari sektor energi, pertanian, kelautan, geotermal, pembangkit listrik tenaga air dan surya, hingga industri manufaktur. Dedi Mulyadi menekankan bahwa investasi yang masuk harus memiliki implikasi nyata terhadap ketersediaan serta terisinya lapangan kerja di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Berbagai pandangan mengenai strategi pembangunan ini disampaikan oleh Dedi Mulyadi pada Rabu (19/8/2026) saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna Istimewa untuk memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung.
