COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) disiapkan untuk menjalankan peran strategis sebagai saluran distribusi (channel distribution) program-program pemerintah di tingkat desa. Keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) ini dirancang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik kelembagaan semata, melainkan menjadi bagian dari langkah strategis untuk membangun sistem distribusi subsidi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih terintegrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Dony di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (9/9/2026). Ia menekankan pentingnya pemahaman mengenai fungsi utama Kopdes agar implementasi perannya di tingkat desa berjalan tepat dan tidak menimbulkan bias di tengah masyarakat. Menurutnya, pemusatan jalur logistik dan penyaluran di tingkat desa akan menjadi kunci efektivitas program bantuan.
Dalam skema yang direncanakan pemerintah, KDKMP diproyeksikan menjadi pusat penyaluran bagi seluruh subsidi yang dialokasikan pemerintah. Melalui simpul distribusi terpadu di desa dan kelurahan, penyaluran berbagai bentuk subsidi diharapkan dapat menjangkau langsung masyarakat yang membutuhkan secara lebih teratur dan efisien.
Peredaran Rokok Ilegal Tekan Industri Tembakau dan Penerimaan Daerah
Kolaborasi Lintas Kementerian dan Basis Data Tunggal
Untuk merealisasikan sistem distribusi terpadu tersebut, Danantara saat ini tengah membentuk tim bersama yang melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi. Tim gabungan lintas instansi ini bertugas merancang dan menyelaraskan infrastruktur mekanisme penyaluran subsidi agar terhubung secara solid dari pusat hingga ke unit KDKMP di daerah.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah menargetkan terbangunnya sistem data tunggal (single data) bagi seluruh penerima subsidi. Ketersediaan basis data terpusat ini ditujukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran yang selama ini kerap terjadi.
Sebelum Beralih ke Mobil Listrik, Konsumen Perlu Coba Langsung
Pria kelahiran Sumatera Barat yang juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN tersebut menilai pembenahan ketepatan sasaran subsidi melalui sistem baru ini akan membawa dampak ekonomi yang sangat besar. Dengan mekanisme distribusi yang terintegrasi dan sistem data tunggal yang akurat, potensi penghematan anggaran dari subsidi yang sebelumnya tidak tepat sasaran diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp150 triliun per tahun.
