Dewan Perdamaian Trump Rilis Kontrak Pertama di Gaza, Bangun Pangkalan Militer Pasukan Maroko

Kontrak pembangunan pertama tersebut ditujukan untuk membangun pos militer darurat berkapasitas 150 personel yang akan ditempati oleh pasukan dari Maroko. Kontrak yang statusnya belum difinalisasi ini diberikan kepada Arkel International, sebuah kontraktor asal Louisiana yang memiliki rekam jejak menangani proyek-proyek pemerintah Amerika Serikat di Irak. Pangkalan militer ini rencananya akan dibangun dengan ukuran fisik yang relatif terbatas, yakni 100 meter kali 120 meter.

Lokasi pembangunan pangkalan ini berada di wilayah strategis, yaitu di dalam area 60 persen wilayah Gaza yang saat ini dikontrol langsung oleh militer Israel, dengan jarak sekitar satu mil dari perbatasan Israel. Pangkalan berkapasitas 150 orang ini hanyalah tahap awal. Proyek ini diproyeksikan menjadi bagian pertama dari rencana pembangunan markas militer yang jauh lebih besar untuk menampung hingga 5.000 personel Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

Baca Juga

Prabowo Undang Peneliti BRIN ke Istana Merdeka, Uji Produk Inovasi dan Bahas Investasi Pendidikan

Dewan Perdamaian yang mengurusi proyek ini diketuai langsung oleh Presiden Amerika Serikat dan dipimpin oleh tim yang di dalamnya melibatkan Jared Kushner serta Steve Witkoff. Saat ini, Dewan Perdamaian bersama Komite Nasional untuk Administrasi Gaza dilaporkan tengah berada dalam tahap akhir untuk menyiapkan beberapa pengumuman kontrak lainnya. Salah satu kontrak yang sedang disiapkan berkaitan erat dengan penyediaan fasilitas pendukung bagi operasional ISF di wilayah tersebut.

Langkah awal pembangunan yang berfokus pada infrastruktur militer ini memicu sorotan tajam di tengah krisis kemanusiaan yang mendalam di Gaza. Pada Januari lalu, Jared Kushner sempat memamerkan rencana induk ambisius bertajuk "Gaza Baru" yang menampilkan kawasan pesisir modern lengkap dengan gedung-gedung pencakar langit. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi yang bertolak belakang. Sekitar 80 persen bangunan di Gaza mengalami kerusakan atau hancur total akibat perang. Sepuluh bulan pasca-gencatan senjata, sebagian besar dari 2 juta penduduk Gaza masih terpaksa bertahan hidup di dalam tenda-tenda pengungsian darurat, sementara PBB memperingatkan bahwa 10 persen populasi Gaza kini berada di ambang kelaparan ekstrem atau IPC Tahap 5.

Baca Juga

Leeds United Resmi Rekrut James Trafford sebagai Kiper Inggris Termahal

Di sisi lain, situasi politik dan keamanan di kawasan masih diliputi ketidakpastian. Donald Trump mengklaim bahwa Hamas telah sepakat untuk melucuti senjata mereka. Namun, klaim tersebut langsung direspons negatif oleh Israel yang menolak rencana itu dan justru meningkatkan intensitas serangan udara mereka di Gaza setelah pengumuman Trump. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa draf kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas oleh Amerika Serikat tersebut saat ini masih dalam tahap dipelajari oleh pihaknya.

Dinamika di Gaza ini berjalan beriringan dengan pergeseran peta kekuatan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Di wilayah tetangga, Amerika Serikat secara resmi telah mengakhiri kehadiran militernya di Suriah yang telah berlangsung selama 10 tahun. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer secara resmi telah memberikan izin kepada militer Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militer Inggris guna mendukung operasi defensif terhadap Iran.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap