Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta rentetan bencana alam nasional. Langkah terpadu dinilai mendesak agar penanggulangan kedaruratan tidak lagi berjalan terpisah atau bertumpu pada satu instansi semata.
Sikap kelembagaan tersebut mengemuka seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Sari Yuliati dan Saan Mustopa.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan penanganan bencana di Indonesia menghadapi tantangan struktural karena posisi geografis di kawasan Ring of Fire yang rawan gempa, erupsi gunung api, hingga ancaman hidrometeorologi. Di sisi lain, kebakaran hutan di beberapa wilayah kian memperburuk kualitas udara dan mengganggu layanan dasar warga.
BNPB Catat 98.986 Rumah Alami Kerusakan akibat Gempa NTT
Puan mendorong pemerintah menghadirkan kembali leading sector yang memiliki kewenangan penuh mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga, sebagaimana pola kerja yang selama ini dijalankan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dampak karhutla dan bencana tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memicu gangguan pernapasan, menghambat kegiatan belajar anak-anak di sekolah, serta menekan kesejahteraan keluarga terdampak.
Pimpinan DPR saat ini telah membentuk tim bencana untuk mempercepat koordinasi penyelesaian masalah di lapangan. Selain itu, DPR RI meminta pihak berwenang menelusuri laporan terkait alih fungsi lahan bekas karhutla di Kalimantan Barat yang terindikasi berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.
Dinkes Bogor Imbau Warga Hindari Paparan Asap Kebakaran TPA Galuga
Terkait rencana penataan kelembagaan, DPR RI meminta wacana penggabungan Badan Geologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dikaji secara mendalam terlebih dahulu mengingat kedua instansi memiliki fokus tugas dan tanggung jawab teknis yang berbeda. DPR menegaskan komitmen pengawasan serta dukungan anggaran agar pemulihan warga terdampak bencana dapat berjalan optimal.
