DPRD Kota Bandung Petakan Risiko Proyek RSUD dan Gedung Inspektorat untuk Cegah Keterlambatan

Dalam pemetaan yang dilakukan, DPRD Kota Bandung membagi fokus mitigasi ke dalam tiga kategori utama. Aspek pertama berkaitan erat dengan masalah administrasi dan hukum guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku. Perhatian berikutnya menyangkut risiko teknis dan kualitas pengerjaan agar bangunan yang dihasilkan memiliki daya tahan yang baik. Terakhir, legislatif memberikan perhatian khusus pada risiko keterlambatan pengerjaan serta pembengkakan biaya yang dapat membebani keuangan daerah.

Baca Juga

Panen Kelapa Sawit di Sumatra dan Kalimantan Terganggu Kelangkaan Bahan Bakar dan El Nino

Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya, menegaskan bahwa pertemuan ini harus memberikan dampak konkret bagi pelaksanaan proyek di lapangan. Ia meminta agar hasil dari FGD tersebut segera ditindaklanjuti dengan penyusunan matriks pemetaan dan mitigasi risiko yang komprehensif. Matriks tersebut harus memuat pembagian peran yang jelas di antara instansi terkait, langkah-langkah antisipasi yang konkret, serta mekanisme penyelesaian yang cepat dan tepat apabila terjadi kendala teknis maupun nonteknis selama proses pembangunan berlangsung.

Guna memastikan tata kelola yang bersih, Inspektorat Daerah diharapkan dapat mengambil peran aktif sebagai sistem peringatan dini atau early warning system. Keterlibatan lembaga pengawas internal ini sangat dibutuhkan untuk mengawal seluruh tahapan pembangunan agar senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, serta akuntabel dari awal hingga akhir proyek.

Baca Juga

BP BUMN dan Danantara Pangkas 652 Perusahaan BUMN Melalui Program Streamlining

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung juga memegang peranan penting lainnya, khususnya terkait dengan pembangunan fisik RSUD. Instansi tersebut bertanggung jawab penuh untuk menyusun dan menyiapkan skenario transisi pelayanan selama masa konstruksi berlangsung. Langkah antisipatif ini dinilai sangat krusial agar proses pembangunan fisik gedung rumah sakit tidak sampai mengganggu jalannya pelayanan kesehatan masyarakat yang harus tetap berjalan optimal setiap hari.

Dari sisi legislatif, DPRD Kota Bandung berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan fungsi penganggaran dan pengawasan yang mereka miliki. Pengawasan melekat ini bertujuan untuk memastikan proyek pembangunan Gedung RSUD dan Gedung Inspektorat Daerah dapat diselesaikan tepat waktu, dengan kualitas yang terjaga, serta alokasi anggaran yang efisien. Upaya mitigasi ini juga memperkuat hasil FGD sebelumnya yang telah mencapai kesepakatan terkait penyamaan persepsi mengenai regulasi serta dukungan terhadap skema pembiayaan tahun jamak (multi-years) untuk kelancaran proyek tersebut.