Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas dan daya tarik investasi di dalam negeri di tengah ketidakpastian situasi global. Dalam pertemuan Musyawarah Anggota Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (11/8), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan kondisi terkini perekonomian nasional. Pertemuan yang mengusung tema "Regaining Investor Trust: Navigating the Future of Indonesian Listed Companies" ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di hadapan para pelaku pasar dan emiten.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat dan layak investasi. Penilaian ini didukung oleh bertahannya status investment grade Indonesia dari berbagai lembaga pemeringkat internasional ternama seperti S&P, Fitch, dan Moody's. Selain itu, instrumen surat utang Panda Bond Indonesia juga berhasil memperoleh peringkat Triple A, yang menegaskan tingginya kepercayaan pasar keuangan global terhadap pengelolaan fiskal negara.
Ketahanan ini tidak lepas dari konsistensi pemerintah dalam menjaga defisit anggaran tetap di bawah angka 3 persen. Kebijakan disiplin anggaran ini menempatkan Indonesia pada posisi yang relatif aman jika dibandingkan dengan beberapa negara maju. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura saat ini memiliki rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang telah melampaui angka 100 persen. Di samping menjaga rasio makro, pemerintah juga memastikan ketersediaan energi domestik seperti Pertalite dan biodiesel tetap aman hingga akhir tahun, serta mendorong perluasan akses kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga mencapai target Rp2.000 triliun.
Rencana Pembatasan Pertalite agar Subsidi Energi Tepat Sasaran
Geliat positif perekonomian ini tecermin langsung pada aktivitas pasar modal Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan bahwa pasar modal dalam negeri tetap bergairah dengan berhasil menghimpun dana sebesar Rp125 triliun dan mencatatkan total sekitar 28 juta investor. Secara lebih spesifik, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah investor saham telah menyentuh angka 10,05 juta SID hingga 7 Agustus 2026, sementara total investor pasar modal melonjak signifikan sebesar 48,78 persen secara tahun berjalan menjadi 30,27 juta SID. Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan jumlah investor terbesar di Asia Tenggara (ASEAN) sekaligus memiliki jumlah perusahaan tercatat terbanyak kedua di kawasan tersebut. Kehadiran tujuh emiten baru pada Juli 2026 dengan nilai penawaran umum perdana (IPO) mencapai Rp2,16 triliun diharapkan dapat membantu mempercepat pencapaian target pasar modal tahun ini.
Daya tarik investasi Indonesia juga diperkuat oleh masuknya modal asing. Lembaga PIER mencatat arus modal asing yang masuk ke Indonesia mencapai US$5,9 miliar hingga periode Agustus 2026, di mana aliran dana tersebut didominasi oleh instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Selain itu, kolaborasi di sektor swasta juga terus berjalan, salah satunya melalui kerja sama antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan Ajaib Group untuk mempermudah akses nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menjalin kemitraan dengan Riyadh Group Indonesia (RGI) guna mengembangkan wilayah Mentawai, sementara pemerintah pusat terus memperkuat sinergi ekonomi dengan Tiongkok melalui pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura di Jawa Timur.
Jadwal Lengkap Gerhana Matahari Total 12 Agustus 2026 dan Wilayah Lintasan
Di sisi regulasi keuangan, Airlangga Hartarto memberikan respons positif terhadap pengajuan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan yang stabil. Meskipun demikian, pemerintah juga tetap meningkatkan kewaspadaan pada sektor non-ekonomi yang dapat memengaruhi stabilitas wilayah, seperti yang disampaikan oleh Menko Polkam mengenai peningkatan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi rawan.
