Pemerintah Indonesia terus mematangkan langkah transisi energi demi mencapai target net zero emissions pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat. Salah satu dampak signifikan dari pergeseran ini adalah munculnya kebutuhan tenaga kerja baru yang ramah lingkungan. Dalam kaitan ini, ESDM Proyeksikan 760 Ribu Green Jobs di Sektor Ketenagalistrikan. Proyeksi penyerapan tenaga kerja tersebut didasarkan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2025-2034.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total kebutuhan tenaga kerja untuk sektor pembangkitan listrik di masa mendatang diperkirakan mencapai 836.696 orang. Dari jumlah tersebut, porsi pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs mendominasi sangat besar, yakni sekitar 91 persen atau setara dengan 760.000 tenaga kerja. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Eri Nurcahyanto, memproyeksikan peluang ini sejalan dengan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik dalam sepuluh tahun ke depan yang ditargetkan mencapai 69,5 gigawatt (GW), dengan mayoritas bersumber dari energi terbarukan.
Jika ditinjau dari jenis teknologinya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Sektor PLTS diproyeksikan mampu menampung hingga 348.057 orang pekerja. Di posisi berikutnya, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berpotensi mempekerjakan sekitar 129.759 orang, disusul oleh pembangkit panas bumi (PLTP) dengan potensi serapan sebanyak 42.700 orang.
OJK Sebut Hanya 3,51 Persen UMKM yang Memiliki Laporan Keuangan
Selain tiga sektor utama tersebut, berbagai teknologi energi bersih lainnya juga turut membuka peluang kerja baru. Rincian proyeksi serapan tenaga kerja tersebut meliputi PLTA jenis pumped-storage sebanyak 94.195 orang, sektor penyimpanan daya atau baterai sebanyak 68.193 orang, dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebanyak 58.938 orang. Sektor biomassa (PLTBm) diperkirakan membutuhkan 7.197 orang, disusul pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebanyak 6.850 orang, pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) sebanyak 2.429 orang, biogas (PLTBg) sebanyak 1.481 orang, serta energi arus laut (PLTAL) sebanyak 341 orang.
Di luar sektor pembangkitan langsung, pembangunan infrastruktur pendukung juga memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar. RUPTL 2025-2034 memproyeksikan kebutuhan sebanyak 881.132 tenaga kerja untuk mendukung industri manufaktur, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan pada jaringan transmisi, gardu induk, serta distribusi listrik.
IHSG Melemah pada Sesi I, Asing Catatkan Net Sell Rp774 Miliar
Di sisi lain, kebijakan transisi energi ini tidak hanya berfokus pada penyediaan lapangan kerja baru, melainkan juga pada efisiensi biaya secara nasional. Koordinator Penerapan Teknologi Konservasi Energi, Nur Amin Astohar, menjelaskan bahwa manajemen energi yang baik berpotensi menghemat pengeluaran negara dalam jumlah besar hingga tahun 2030. Sektor penyedia energi diperkirakan dapat menghemat sekitar 3,56 juta ton oil ekuivalen atau setara dengan Rp9,4 triliun. Sementara itu, sektor industri diproyeksikan mampu menghemat 5,28 juta ton oil ekuivalen yang bernilai sekitar Rp20,8 triliun. Ditambah dengan penghematan di sektor transportasi sebesar Rp4,2 triliun, maka total penghematan biaya energi di ketiga sektor ini diperkirakan mencapai Rp34,4 triliun pada tahun 2030.
Meskipun proyeksi angka-angka ini memberikan gambaran yang optimistis bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja nasional, realisasinya sangat bergantung pada keberhasilan implementasi RUPTL 2025-2034 serta konsistensi kebijakan transisi energi di lapangan. Angka-angka ini merupakan estimasi perencanaan jangka panjang yang keberhasilannya masih memerlukan komitmen investasi serta kesiapan infrastruktur pendukung di seluruh wilayah Indonesia.
