Penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras tahun 2020 terus bergulir. Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan terhadap Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, yang akrab disapa Rudy Tanoe. Langkah ini menjadi sorotan publik karena berkaitan langsung dengan upaya penegak hukum dalam merumuskan nilai kerugian yang dialami negara.
Dalam perkembangannya, KPK ungkap pemeriksaan Rudy Tanoe untuk hitung kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan dalam proses distribusi bantuan tersebut. Rudy Tanoe diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNRL), salah satu perusahaan yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin tersebut.
Kasus ini bermula dari program penyaluran bansos beras yang ditujukan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020. Program yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) ini dirancang untuk meringankan beban masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang mengubah skema distribusi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan yang melibatkan penyidik KPK dan auditor BPKP bertujuan untuk menghitung kerugian keuangan negara akibat ketidaksesuaian proses pengadaan dan penyaluran. Salah satu poin krusial yang menyimpang adalah metode distribusi. Berdasarkan kontrak yang disepakati antara Kemensos dan penyedia jasa, beras bansos seharusnya didistribusikan langsung dari rumah ke rumah (door to door) kepada penerima manfaat.
Stafsus Yaqut Ishfah Didakwa Perkaya Diri Rp93,6 M di Kasus Kuota Haji
Kenyataannya, para distributor dan vendor yang mengerjakan proyek ini tidak mengantarkan beras hingga ke titik penerima akhir. Penyaluran dilaporkan hanya sampai di tingkat kelurahan-kelurahan saja. Pergeseran dari ketentuan kontrak inilah yang menjadi salah satu fokus utama penyidikan dan audit kerugian negara.
Di sisi lain, terdapat perbedaan narasi yang menarik perhatian terkait status hukum Rudy Tanoe dalam pemeriksaan ini. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 4,5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Rudy Tanoe memberikan pernyataan singkat kepada media. Ia menyatakan bahwa kehadirannya di KPK hanyalah dipanggil sebagai saksi untuk tersangka yang lain.
Namun, catatan hukum menunjukkan hal yang berbeda. Rudy Tanoe sebelumnya telah mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk menggugat status tersangka yang ditetapkan KPK kepadanya. Upaya hukum ini kandas setelah hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Lukman Ahmad, menolak permohonan Praperadilan tersebut pada Senin, 15 Desember 2025. Melalui pengajuan Praperadilan tersebut, Rudy Tanoe secara hukum telah mendeklarasikan dirinya berstatus sebagai tersangka dalam perkara ini.
Polisi Tangkap 2 Pelaku Penyekapan Lansia Ngaku Anggota KPK
KPK sejauh ini telah menetapkan total tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras yang melibatkan Kemensos dan PT Dosni Roha Logistik. Selain Rudy Tanoe, nama lain yang tersangkut adalah Edi Suharto. Edi Suharto merupakan Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial sejak tahun 2023.
Sama seperti Rudy Tanoe, Edi Suharto juga telah mendeklarasikan statusnya sebagai tersangka lewat gugatan Praperadilan yang diajukannya. Hingga saat ini, proses perhitungan kerugian keuangan negara oleh KPK dan BPKP masih terus berjalan guna melengkapi pembuktian perkara sebelum melangkah ke proses hukum selanjutnya.
