Indonesia sedang merajut mimpi besar untuk melahirkan "Shenzhen baru" di pesisir Jawa Tengah. Melalui skema kerja sama bilateral bertajuk Two Countries Twin Parks (TCTP), pemerintah Indonesia menggandeng Pemerintah Provinsi Fujian, Tiongkok, demi mempercepat laju transformasi industri nasional. Langkah strategis ini kembali diperkuat lewat pertemuan tatap muka antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi Fujian, Zhao Zenglian, di Jakarta. Keduanya sepakat untuk merumuskan daftar proyek prioritas yang berorientasi pada kebutuhan nyata kedua negara.
Kerja sama ekonomi berskala besar ini bukan sekadar kesepakatan seremonial di atas kertas. Hingga saat ini, komitmen kuat dari kedua belah pihak telah diwujudkan melalui penandatanganan 30 Nota Kesepahaman (MoU). Nilai investasi dari puluhan kesepakatan tersebut diperkirakan menembus angka Rp 37,1 triliun. Dana jumbo ini nantinya akan mengalir ke berbagai kawasan industri dan ekonomi yang saling terintegrasi, menghubungkan pelaku usaha di Indonesia secara langsung dengan jaringan industri di Provinsi Fujian untuk memperkuat rantai pasok global.
Investor Domestik Topang IHSG di Tengah Aksi Jual Asing
Salah satu titik tumpu utama dari kolaborasi raksasa ini adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang. Kawasan industri yang telah resmi beroperasi sejak 20 Maret 2025 tersebut diproyeksikan menjadi replika dari kesuksesan Shenzhen, kota industri modern di Tiongkok. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Batang diharapkan mampu menyerap teknologi tinggi dan metode manufaktur mutakhir. Pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi dukungan konkret dari Provinsi Fujian dalam mempercepat realisasi proyek-proyek strategis di kawasan tersebut.
Merespons harapan besar dari pihak Indonesia, Wakil Gubernur Zhao Zenglian menyatakan bahwa Provinsi Fujian sangat siap untuk mempererat sinergi ini. Zhao menekankan pentingnya langkah-langkah taktis untuk mempercepat jalannya proyek TCTP di lapangan. Beberapa strategi yang diusulkan antara lain memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan dari kedua negara, memetakan sektor-sektor prioritas secara mendalam, serta merancang langkah tindak lanjut yang konkret agar kerja sama ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Pemerintah Pastikan TNI dan Polri Tidak Memiliki Wewenang Menagih Pajak
Selain fokus pada pembangunan fisik kawasan industri, kedua negara juga menyadari pentingnya membangun ekosistem pendukung yang solid. Oleh karena itu, berbagai pembenahan regulasi terus diupayakan, mulai dari penguatan fasilitasi perdagangan, sinkronisasi sistem kepabeanan untuk memperlancar arus keluar-masuk barang, hingga perluasan akses pasar bagi produk-produk yang dihasilkan. Melalui penyederhanaan birokrasi dan kemudahan logistik ini, kawasan TCTP diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sangat kondusif dan kompetitif bagi para investor global.
