KAI Lirik Proyek Trans Sumatra, Investor China dan Rusia Minati Trans Kalimantan

Lebih lanjut, Dudy menjelaskan bahwa pembangunan Trans Sumatra Railway dinilai relatif lebih mudah untuk direalisasikan. Hal ini disebabkan karena sebagian dari jalur kereta api di wilayah Sumatra sebenarnya sudah tersedia atau telah terbangun sebelumnya. Dengan demikian, langkah pembangunan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan pihak pengembang ke depan tinggal menghubungkan atau melakukan penyambungan antarlintas jalur yang sudah ada tersebut. Kemudahan konektivitas ini menjadi salah satu faktor yang membuat PT KAI tertarik untuk mengambil peran dalam pengembangannya demi kelancaran arus logistik di pulau tersebut.

Baca Juga

Presiden Prabowo Instruksikan Perbaikan Kualitas Buku Pelajaran, Bandingkan dengan Negara Tetangga

Kondisi yang berbeda dihadapi dalam rencana proyek kereta api di Pulau Kalimantan. Berbeda dengan Trans Sumatra yang sebagian jalurnya sudah tersedia, proyek Trans Kalimantan Railway harus dimulai benar-benar dari awal. Proyek pembangunan jalur kereta api yang dimulai dari nol ini rupanya menarik perhatian dari pihak luar negeri. Menhub Dudy Purwagandhi menyebutkan bahwa para investor yang berasal dari China dan Rusia justru terlihat memiliki ketertarikan yang lebih besar untuk menggarap dan mengembangkan jaringan kereta api Trans Kalimantan tersebut dibandingkan dengan proyek di Sumatra.

Guna merealisasikan jaringan kereta lintas pulau ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah persiapan strategis. Pemerintah telah berkoordinasi secara intensif dengan PT KAI untuk menyiapkan peta jalan atau roadmap pengembangan jaringan kereta di Sumatra maupun Kalimantan. Selain itu, pemerintah juga telah menjajaki kerja sama dengan sejumlah investor potensial, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk menjalin komunikasi dengan investor dari China dan Rusia untuk proyek di Kalimantan.

Baca Juga

AS Kehilangan 23 Ribu Lapangan Kerja, tapi Tingkat Pengangguran Turun ke 4,1 Persen

Meskipun penjajakan kerja sama terus berjalan, pemerintah hingga saat ini dilaporkan belum menghitung secara rinci mengenai kebutuhan investasi total yang diperlukan untuk mendanai proyek-proyek kereta api tersebut. Pemerintah memilih untuk bersikap hati-hati dan masih menunggu hasil kajian bisnis dari masing-masing calon investor yang berminat sebelum memutuskan skema pengembangan yang paling tepat. Langkah ini sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan bahwa di banyak negara di dunia, layanan kereta api diposisikan sebagai bentuk pelayanan publik bagi masyarakat luas dan bukan semata-mata sebagai operasi bisnis yang mengejar keuntungan finansial saja.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap