Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat sebanyak 11 kabupaten dan kota di wilayahnya telah menetapkan status darurat bencana kekeringan. Penetapan status ini diambil untuk merespons eskalasi dampak kemarau panjang yang terus meluas, baik di kawasan daratan maupun wilayah kepulauan Bumi Anoa.
Penerbitan status darurat bencana tersebut menjadi langkah strategis guna membuka akses pemanfaatan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di tingkat pemerintah daerah. Dengan terbukanya pos anggaran BTT, penanganan kedaruratan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak diharapkan dapat berjalan lebih cepat.
Tim Dukcapil Terbitkan 3.055 Dokumen Kependudukan untuk Korban Gempa NTT
Sektor pertanian menjadi salah satu lini yang mengalami tekanan signifikan. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Sultra, luas lahan persawahan yang terdampak kekeringan mengalami peningkatan, dari semula 2.846 hektare kini mencapai 3.041,55 hektare.
Untuk mengantisipasi risiko puso atau gagal panen, Pemprov Sultra menyiapkan langkah mitigasi intensif pada 179,6 hektare lahan padi yang terancam. Pemerintah daerah juga mengimbau para petani di area terdampak untuk segera menyesuaikan pola tanam dan beralih memanfaatkan varietas benih unggul tahan kering guna meminimalkan kerugian produksi pangan.
Prabowo Terima Laporan, Banyak Warga NTT Ngungsi Takut Gempa Susulan
Kondisi kekeringan di Sulawesi Tenggara ini sejalan dengan situasi nasional, di mana sekitar 76,5 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau di bawah pengaruh fenomena El Ni帽o yang kuat.
