Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta dukungan DPR RI untuk menambah anggaran Kementerian PKP sebesar Rp 94,23 triliun pada 2027. Pemenuhan kebutuhan anggaran belanja ini ditujukan untuk mengejar target pembangunan sektor perumahan sekaligus menyukseskan program prioritas nasional 3 juta rumah.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PKP 2027 bersama Komisi V DPR RI di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V Lasarus serta turut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kebutuhan Anggaran dan Alokasi Pagu 2027
Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tertanggal 5 Agustus 2026, Kementerian PKP memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp 11,77 triliun. Dari jumlah tersebut, dana dialokasikan sebesar Rp 914 miliar untuk program dukungan manajemen dan Rp 10,85 triliun untuk program perumahan dan kawasan permukiman. Porsi program perumahan dan kawasan permukiman tersebut mencakup sekitar 92,23 persen dari total pagu anggaran kementerian.
Ramalan Shio Naga dan Ular Kamis, 3 September 2026, Peluang Karier dan Pengelolaan Keuangan
Maruarar menjelaskan bahwa pagu anggaran yang tersedia belum mencukupi target pembangunan nasional. Dengan alokasi Rp 11,77 triliun, Kementerian PKP hanya memproyeksikan target pembangunan 318 ribu unit rumah. Sementara itu, untuk merealisasikan target pembangunan sebanyak 2,08 juta unit rumah, dibutuhkan anggaran mencapai Rp 106 triliun sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 94,23 triliun.
Peruntukan Tambahan Anggaran
Usulan tambahan anggaran sebesar Rp 94,23 triliun tersebut diproyeksikan untuk membiayai sejumlah kegiatan strategis. Kebutuhan dana tersebut antara lain digunakan untuk meningkatkan alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun (rusun) baru pada 2027, serta kelanjutan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Kementrans Siapkan Anggaran 2027 Berdampak Langsung ke Masyarakat
Melalui pemenuhan kebutuhan anggaran tahun anggaran 2027 tersebut, Kementerian PKP berharap target pembangunan kawasan permukiman dan sasaran program 3 juta rumah dapat tercapai secara optimal.
