Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan tajam pada pertengahan tahun 2026. Temuan ini diungkapkan dalam hasil riset terbaru yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Berdasarkan paparan Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, persentase persetujuan publik atau approval rating kepala negara merosot sekitar 30,1 persen. Pada bulan November 2025, angka kepuasan masih berada di level 81,2 persen, namun anjlok menjadi 51,1 persen pada periode Juli 2026.
Penurunan angka persetujuan ini sejalan dengan lonjakan kelompok masyarakat yang merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah. SMRC mencatat, warga yang menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas meningkat drastis dari 16 persen pada akhir tahun lalu menjadi 46,9 persen pada Juli 2026. Secara lebih rinci, survei ini membedah tingkat kepuasan tersebut menjadi beberapa kategori. Hanya 4,8 persen responden yang menyatakan sangat puas, dan 46,3 persen merasa cukup puas. Sementara itu, 35 persen warga mengaku kurang puas, 11,9 persen sama sekali tidak puas, serta 2,1 persen memilih tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Deni Irvani menegaskan bahwa merosotnya evaluasi positif terhadap presiden tidak terjadi secara kebetulan. Terdapat korelasi yang erat antara ketidakpuasan tersebut dengan pandangan negatif masyarakat mengenai situasi ekonomi, dinamika politik, serta penegakan hukum di Tanah Air. Di antara ketiga faktor tersebut, persepsi mengenai kondisi perekonomian menjadi pemicu yang paling menonjol. SMRC menemukan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara laporan angka pertumbuhan ekonomi makro dengan realitas kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.
KPK Jadwalkan Dito Ariotedjo Jadi Saksi Sidang Kasus Kuota Haji
Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 5,61 persen, Deni menyampaikan bahwa banyak ekonom memandang pencapaian tersebut tidak merepresentasikan daya beli masyarakat secara riil karena adanya dorongan komponen musiman. Terkait hal ini, Deni menjelaskan bahwa angka pertumbuhan makro tersebut tidaklah keliru, namun memang tidak mencerminkan peningkatan ekonomi pada tingkat individual warga. Kondisi ini membuat memburuknya penilaian masyarakat terhadap perekonomian menjadi alasan utama tergerusnya kepercayaan warga terhadap pemerintah.
Perubahan sentimen publik mengenai ekonomi nasional ini terlihat sangat kontras bila dibandingkan dengan situasi sembilan bulan sebelumnya. Pada November 2025, sebanyak 40 persen warga masih menilai kondisi ekonomi berada dalam keadaan baik. Memasuki bulan Juli 2026, optimisme tersebut menyusut tajam hingga 25 poin, menyisakan angka 15,7 persen saja. Di sisi lain, pandangan negatif terhadap perekonomian justru merangkak naik dari 22,7 persen menjadi hampir 50 persen. Deni menyoroti bahwa sembilan bulan lalu kelompok yang menilai ekonomi baik lebih mendominasi, sementara pada Juli 2026 keadaannya berbalik secara drastis.
Dewi Sukarno Hadapi Tuntutan Denda atas Dakwaan Penyerangan
Selain isu kesejahteraan ekonomi, sektor penegakan hukum juga mendapatkan evaluasi yang kurang menggembirakan dari publik. Survei SMRC menunjukkan bahwa hanya 26,4 persen masyarakat yang memiliki persepsi positif terhadap penegakan hukum saat ini. Angka tersebut merupakan gabungan dari 1,9 persen warga yang menilai sangat baik dan 24,5 persen yang menilai baik. Sebaliknya, persepsi negatif tercatat lebih besar yakni menyentuh 37,6 persen, dengan rincian 28,6 persen menilai buruk dan 9 persen menganggap sangat buruk. Adapun 30,2 persen responden menilai penegakan hukum dalam kondisi sedang, dan 5,8 persen sisanya tidak menjawab.
Penelitian bertajuk ”Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden” ini dilaksanakan pada rentang waktu 5 hingga 19 Juli 2026. Presentasi hasilnya disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV pada Minggu, 26 Juli 2026. Penarikan data melibatkan 749 responden yang telah memiliki hak pilih serta tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Pengumpulan pendapat dilakukan melalui dua metode, yakni wawancara telepon dengan porsi 83,8 persen dan tatap muka sebesar 16,2 persen. Survei ini memiliki tingkat toleransi kesalahan atau margin of error di kisaran kurang lebih 3,7 persen.
