Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan menyelesaikan perumusan teknis terkait implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Dalam rangka menyelesaikan perumusan ketentuan terbaru tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan menghabiskan malam Tahun Baru 2025 di kantornya untuk menyusun aturan baru pengenaan PPN 12 persen. Melalui penyusunan aturan tersebut, penyesuaian kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada akhirnya diputuskan hanya berlaku secara spesifik untuk kategori barang dan jasa mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Melalui kebijakan penyesuaian tersebut, seluruh produk barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif PPN 11 persen dipastikan tidak akan ikut mengalami perubahan tarif. Pemerintah juga menegaskan daftar sektor yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak, di mana bahan pokok dinyatakan tidak kena PPN. Selain bahan pokok, layanan pendidikan non-premium atau sekolah yang bukan sekolah premium maupun sekolah internasional juga dipastikan tidak kena PPN. Fasilitas bebas PPN ini turut berlaku bagi sektor transportasi publik yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai.
Harga Box Hampers Murah Meriah Mulai Rp 4.000-an di Transmart Full Day Sale
Kenaikan tarif pajak secara bertahap tersebut pada dasarnya merupakan amanat dan perintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam sejarah pemberlakuan aturan perundang-undangan tersebut, penyesuaian tarif PPN telah berlangsung secara bertahap, yang mana tarif PPN pada awalnya naik dari 10 persen menjadi 11 persen dan mulai berlaku secara resmi pada tanggal 1 April 2022 lalu sebelum akhirnya direncanakan naik menjadi 12 persen.
Sementara itu pada ranah layanan digital, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo telah mengungkap bahwa layanan hiburan digital seperti Netflix dan Spotify akan terkena tarif PPN sebesar 12 persen pada tahun 2025. Di pasar Indonesia, layanan berlangganan Netflix menyediakan beberapa pilihan tarif bagi para pengguna, termasuk paket Mobile seharga Rp 54.000 serta paket Basic dengan harga langganan sebesar Rp 65.000. Platform Netflix juga diketahui meluncurkan fitur baru bernama Moments yang memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk menyimpan adegan favorit serta membagikannya.
Rangkaian Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP 2025 Tahap 1 dan Tahapan Seleksinya
Terkait pemberlakuan wilayah khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kepulauan Riau (Kanwil DJP Kepri) menegaskan bahwa kebijakan PPN 12 persen yang diatur dalam UU HPP tidak berdampak di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam. Dengan demikian, sektor wisata di Batam yang beroperasi dan menikmati fasilitas di kawasan perdagangan bebas tersebut tetap tidak terpengaruh oleh penyesuaian tarif PPN. Selain itu, terdapat ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31 Tahun 2025 yang menguraikan skema Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebesar 11/12 dari nilai penyerahan, sehingga tarif efektif PPN tetap berada pada angka 11 persen.
