KPK Geledah 15 Lokasi Terkait Kasus Pemerasan Bupati Pemalang Nonaktif

Rangkaian penggeledahan oleh penyidik KPK ini berlangsung selama beberapa hari, terhitung sejak Rabu (5/8) hingga Sabtu (8/8). Adapun 15 lokasi yang disasar tim penyidik tersebar di beberapa kota dan kabupaten. Secara rinci, penggeledahan menyasar sepuluh unit rumah yang berlokasi di Kabupaten Pemalang, dua rumah di Tegal, dua rumah di Pekalongan, serta satu rumah di Kota Semarang. Dari seluruh lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen penting, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pemalang.

Selain dokumen fisik proyek, tim penyidik KPK juga mengamankan berbagai barang bukti elektronik untuk memperkuat bukti digital. Barang bukti tersebut meliputi telepon genggam serta file-file elektronik yang diduga berkaitan erat dengan perkara pemerasan ini. Tidak hanya itu, penyidik juga menyita rekaman CCTV dari sebuah hotel yang berlokasi di Magelang. Penyitaan rekaman kamera pengawas ini diduga dilakukan untuk menelusuri aktivitas atau pertemuan yang relevan dengan perkara yang sedang disidik.

Baca Juga

Panen Kelapa Sawit di Sumatra dan Kalimantan Terganggu Kelangkaan Bahan Bakar dan El Nino

Kasus ini bermula ketika Anom Widiyantoro ditetapkan sebagai tersangka pemerasan setelah terjaring dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di salah satu hotel di Jakarta. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan total 21 orang bersama dengan sang bupati. Dalam proses penangkapan dan tindak lanjutnya, penyidik berhasil mengamankan barang bukti dengan nilai total mencapai Rp2,7 miliyar yang tersebar di beberapa tempat penyimpanan berbeda.

Rincian barang bukti bernilai miliaran rupiah tersebut meliputi uang tunai sebesar Rp300 juta yang ditemukan di rumah Mohamad Haris, serta uang tunai Rp80 juta yang disita dari 'rumah media' atau rumah pemenangan yang digunakan Anom saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, KPK juga menyita buku rekening atas nama Mohamad Haris yang diduga berfungsi sebagai rekening penampung dengan saldo sebesar Rp670 juta. Uang di dalam rekening tersebut kini telah dicairkan dan diamankan oleh pihak KPK. Penyidik juga menemukan uang tunai sejumlah Rp451 juta yang disimpan di dalam sebuah koper di dalam mobil milik Anom Widiyantoro saat berada di Jakarta, serta uang lain di dalam mobil yang dibawa bupati ke Jakarta dan di rumah media.

Baca Juga

BP BUMN dan Danantara Pangkas 652 Perusahaan BUMN Melalui Program Streamlining

Meskipun bukti-bukti awal senilai miliaran rupiah telah diamankan, KPK masih terus menganalisis dokumen serta data elektronik yang telah disita guna menentukan langkah hukum berikutnya. KPK juga menyatakan membuka peluang lebar untuk mengembangkan perkara pemerasan ini ke arah kasus gratifikasi. Hingga saat ini, proses hukum masih berjalan dan perkembangan lebih lanjut mengenai keterlibatan pihak-pihak lain masih dalam tahap pendalaman oleh tim penyidik.