Langkah Kejaksaan Agung menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjadi babak baru dalam sinergi antarlembaga penegak hukum di Indonesia. Langkah strategis ini diawali dengan pengajuan permohonan koordinasi dan supervisi oleh pihak Kejaksaan Agung saat posisi Pelaksana Tugas Jampidsus masih dijabat oleh Rudi Margono. Kehadiran lembaga antirasuah ini diharapkan mampu memberikan objektivitas dan transparansi lebih dalam pengusutan kasus yang kini tengah menarik perhatian luas dari masyarakat.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya surat permintaan resmi tersebut saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Dalam Negeri pada Jumat, 24 Juli 2026. Melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi yang dipimpin oleh Eli, KPK segera merespons permohonan dari korps adhyaksa tersebut. Namun, Setyo menegaskan bahwa keterlibatan KPK saat ini masih berada dalam fase awal, yaitu koordinasi sementara, sebelum nantinya melangkah ke tahap supervisi yang lebih mendalam sesuai dengan peraturan komisioner yang berlaku di internal KPK. Pembahasan detail akan dilakukan terlebih dahulu untuk memetakan ruang lingkup kerja sama ini.
Jaksa KPK Ungkap Ruangan Dirjen Bea Cukai Disegel, Tapi Ada yang Copot
Sinergi antarlembaga ini bukan berarti penyidik KPK akan langsung turun tangan memeriksa saksi-saksi atau pihak terkait lainnya, termasuk Febrie Adriansyah. Setyo memperjelas batas kewenangan ini dengan menyebut status keterlibatan mereka saat ini sebagai koordinasi semi-supervisi. Wewenang pemeriksaan secara hukum sepenuhnya tetap berada di tangan penyidik Kejaksaan Agung yang telah mengantongi surat perintah resmi dari Jaksa Agung maupun Jampidsus. KPK memposisikan diri sebagai mitra strategis yang memantau jalannya proses hukum agar tetap akuntabel, tanpa mencampuri kewenangan penyidikan utama.
Apabila proses ini nantinya resmi naik ke tahap supervisi penuh, intensitas keterlibatan personel KPK dipastikan akan meningkat tajam. Pertemuan berkala antara tim kedeputian KPK dengan tim penyidik khusus dari Kejaksaan Agung akan dilakukan secara lebih spesifik dan terarah. Langkah awal pengawasan ini bahkan sudah mulai berjalan di lapangan, di mana tim dari Direktorat 3 Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK dilaporkan telah bersiap siaga untuk memantau langsung kegiatan penanganan perkara sejak pagi hari guna memastikan proses awal berjalan lancar.
Dua Anggota DPRD Pemalang Dipanggil KPK Terkait Kasus Bupati Anom
Di sisi lain, pergantian kepemimpinan di tubuh Jampidsus dengan dilantiknya Kuntadi sebagai pejabat baru diharapkan tidak menjadi penghambat komunikasi antarlembaga ini. Meskipun Ketua KPK mengaku belum sempat menjalin komunikasi formal secara langsung dengan Kuntadi karena proses pelantikan yang masih sangat baru, koordinasi informal di tingkat deputi diyakini sudah mulai berjalan dengan baik. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi penanganan perkara agar tidak terganggu oleh adanya transisi kepemimpinan di lingkungan Kejaksaan Agung.
