KPK Ungkap Dugaan Gratifikasi Bupati Kuansing dari Potongan TPP ASN hingga 50 Persen

Lembaga antirasuah tersebut mengungkapkan bahwa salah satu sumber utama dugaan gratifikasi yang diterima oleh Suhardiman berasal dari pemotongan uang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa pemotongan hak finansial para abdi negara ini terbilang sangat signifikan. Nilai pemotongan TPP tersebut ditengarai mencapai kisaran 50 persen dari jumlah yang seharusnya diterima oleh masing-masing pegawai.

Guna mendalami lebih lanjut mengenai praktik pemotongan TPP tersebut, tim penyidik KPK saat ini tengah gencar melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Proses pemeriksaan saksi-saksi tersebut saat ini sedang berjalan di Pekanbaru, Riau. Namun, pemotongan TPP bukanlah satu-satunya modus pengumpulan dana yang terendus oleh penyidik. KPK juga mendeteksi sumber dugaan gratifikasi kedua yang berkaitan erat dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Baca Juga

Layanan Samsat Keliling Hadir di 14 Wilayah Jadetabek

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPK RI, ditemukan adanya kelebihan pembayaran honorarium yang sebelumnya diterima oleh Bupati Kuansing. Alih-alih mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut menggunakan dana pribadi, sang Bupati diduga membebankan tanggung jawab keuangan itu kepada para bawahannya. Para staf serta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing diminta untuk memberikan sumbangan demi menutupi temuan audit BPK tersebut. Uang hasil patungan dari para pegawai inilah yang kemudian digunakan agar bupati bisa mengembalikan dana kelebihan bayar yang ditemukan oleh BPK.

Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan suap terkait pengisian jabatan perangkat daerah serta penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuansing untuk periode tahun 2021 hingga 2026. Hingga saat ini, KPK telah memproses hukum dan menahan tiga orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam pusaran kasus ini. Selain Bupati Suhardiman Amby, dua tersangka lainnya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles. Ketiganya kini mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani masa penahanan.

Baca Juga

Nilai Ekspor CPO Tumbuh 7,32 Persen, Mentan Sebut Hilirisasi Sawit Senjata Strategis Indonesia

Selain perkara pemotongan TPP dan pengisian jabatan, Suhardiman Amby juga harus menghadapi jeratan hukum lain yang sedang diproses oleh KPK. Penyidik tengah mendalami dugaan penerimaan lainnya yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di wilayah Kabupaten Kuansing. Atas rentetan dugaan pelanggaran tersebut, Suhardiman selaku pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sementara itu, Zulkarnain dan Ardiles selaku pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap