Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan uji coba rekening penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat dilaksanakan pada kuartal I 2027. Langkah ini dipersiapkan sebagai bagian dari agenda besar transformasi digital layanan publik di Indonesia.
Sebelum memasuki fase uji coba distribusi rekening tersebut, pemerintah saat ini berfokus menyelesaikan proses pembenahan dan pemadanan data penerima bansos sepanjang tahun berjalan. Luhut menjelaskan bahwa setelah proses konsolidasi dan kesiapan data dinilai matang, pemerintah akan langsung menguji coba distribusi rekening kepada para penerima manfaat pada awal tahun depan.
Pembukaan rekening bansos ini menjadi bagian terintegrasi dari inisiatif digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) yang tengah dirancang pemerintah. Sistem perlinsos digital tersebut ditargetkan dapat mulai diluncurkan (roll out) secara nasional pada minggu ketiga Oktober 2026, dengan perkiraan tingkat kesiapan sistem mencapai sekitar 80 persen.
Minyak Jelantah dari MBG Bakal 'Disulap' Jadi Avtur Ramah Lingkungan
Penyaluran Subsidi Langsung dan Pencegahan Penyalahgunaan
Kebijakan digitalisasi bantuan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan agar seluruh anggota masyarakat memiliki rekening bank. Menurut Luhut, kepemilikan rekening perbankan ini bertujuan untuk mengubah skema penyaluran bantuan pemerintah secara mendasar, yakni beralih dari subsidi berbasis komoditas atau produk menjadi subsidi yang disalurkan langsung kepada masyarakat penerima bantuan.
Program perlinsos digital tersebut ditargetkan dapat menjangkau sekitar 50 juta kelompok masyarakat termiskin di Indonesia guna memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran ke tangan warga yang membutuhkan.
Pasar Otomotif Tumbuh, ACC dan TAF Targetkan Pembiayaan 500 Unit Kendaraan di GIIAS Bandung 2026
Selain menyiapkan infrastruktur rekening dan pendataan, pemerintah juga mematangkan mekanisme pengawasan atas pemanfaatan dana bansos. Pemerintah tengah mempertimbangkan sejumlah opsi, seperti skema penyediaan kupon atau penerapan pembatasan penggunaan dana pada rekening tersebut. Pembatasan ini ditujukan untuk menjamin dana bantuan benar-benar dimanfaatkan oleh penerima guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta mencegah risiko penyalahgunaan dana untuk aktivitas ilegal seperti judi online.
