Masyarakat Diminta Lapor Jika Pengajuan KUR di Bawah Rp 100 Juta Mensyaratkan Jaminan Tambahan

Langkah penegasan ini diambil mengingat Kementerian UMKM masih terus menerima berbagai aspirasi dan keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut. Laporan yang masuk umumnya menyoroti dugaan permintaan jaminan tambahan yang dibebankan kepada para pemohon KUR untuk skema mikro. Di samping itu, kementerian juga mendapati laporan mengenai oknum yang meminta biaya jasa dalam proses pengurusan akses kredit bagi para pelaku usaha.

Pelaksanaan program pembiayaan ini telah diatur secara resmi melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Aturan ini merancang KUR sebagai instrumen untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki akses yang memadai terhadap kredit komersial. Dalam pedoman pelaksanaan tersebut, pemerintah membagi jaminan menjadi dua kategori utama, yakni agunan pokok dan agunan tambahan.

Baca Juga

Proyeksi Inflasi Juli 2026 Melambat, BPS Segera Rilis Data Resmi

Agunan pokok ditetapkan berupa usaha atau objek yang sedang dibiayai secara langsung melalui dana KUR, yang juga mencakup kemampuan dari pihak debitur untuk mengembalikan pinjaman. Sementara itu, agunan tambahan didefinisikan sebagai jaminan pelengkap berupa aset pribadi, seperti sertifikat kepemilikan tanah, BPKB kendaraan, atau aset berharga lainnya yang dimiliki oleh peminjam.

Berpedoman pada ketentuan tersebut, seluruh lembaga penyalur KUR dilarang keras meminta agunan tambahan kepada calon penerima pinjaman dengan plafon hingga Rp 100 juta. Kewajiban menyertakan agunan tambahan hanya dapat diberlakukan secara sah bagi pinjaman yang nilainya berada di atas Rp 100 juta. Namun, terdapat pengecualian khusus bagi petani tebu rakyat serta penerima KUR khusus di sektor pertanian yang telah menjalin kerja sama dengan lembaga penjamin kredit.

Melalui skema yang mendapatkan subsidi langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), para debitur KUR hanya dibebankan tingkat bunga sebesar 6 persen. Persentase ini tergolong jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan suku bunga kredit komersial di pasaran yang pada umumnya mematok kisaran 10 hingga 14 persen atau bahkan lebih tinggi.

Baca Juga

Harga Emas Antam Naik Menjadi Rp2.610.000 per Gram, Berikut Rincian Aturan Pajaknya

Pada tahun 2026, pemerintah telah menetapkan target penyaluran KUR secara nasional sebesar Rp 290 triliun. Berdasarkan catatan dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan hingga tanggal 22 Juli 2026, realisasi penyaluran dana tersebut telah menyentuh angka Rp 169 triliun. Dana ini telah berhasil disalurkan kepada 2,65 juta debitur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dari total penerima manfaat tersebut, tercatat sekitar 1,1 juta debitur merupakan pelaku usaha yang baru pertama kali mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Lebih lanjut, sebanyak 511 ribu pengusaha UMKM dilaporkan telah berhasil meningkatkan kapasitas bisnis mereka atau naik kelas. Alokasi penyaluran dana ini juga difokuskan pada sektor produktif, di mana sekitar 65 persen di antaranya mengalir ke sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan sektor penggerak ekonomi rakyat lainnya. Kualitas pembiayaan pun terjaga dengan baik, terlihat dari tingkat kredit bermasalah yang mampu ditekan pada kisaran 2 persen.

Guna menjaga integritas dan kelancaran program, Kementerian UMKM menyediakan saluran pengaduan resmi bagi masyarakat yang menemukan kejanggalan. Laporan terkait dugaan penyimpangan, termasuk pungutan liar dan permintaan agunan yang menyalahi aturan, dapat dikirimkan melalui platform SPAN-LAPOR! atau melalui alamat surat elektronik di kur@ekon.site.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap