Mengenal Aturan dan Larangan Leluhur di Kampung Adat Kuta Ciamis

Salah satu aturan yang paling terlihat adalah kewajiban menjaga kebersihan. Setiap warga terikat kewajiban untuk menjaga kebersihan di batas wilayah rumahnya masing-masing. Sebagai contoh, nama seorang warga bernama Tisna terukir di jalan aspal depan rumahnya menggunakan cat warna putih sebagai penanda batas wilayah tersebut. Aturan kebersihan ini berlaku bagi semua penghuni di Kampung Adat Kuta tanpa terkecuali.

Adaptasi terhadap kondisi alam tercermin dari pedoman arsitektur dan tata letak bangunan. Rumah-rumah yang dihuni warga merupakan rumah panggung yang dibangun tanpa tembok bata. Dinding rumah terbuat dari anyaman bambu, sedangkan atapnya tidak menggunakan genteng melainkan mengandalkan ijuk. Bangunan rumah harus berbentuk persegi panjang dan dilarang keras membentuk huruf L atau U. Selain itu, pintu rumah juga tidak boleh saling berhadapan dengan pintu tetangga. Aturan ini bertujuan agar antar-tetangga tidak terjadi persaingan yang dapat mengundang perpecahan.

Baca Juga

Kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di Perairan Sumenep, Lima Tewas dan Puluhan Hilang

Sebelum mendirikan rumah, warga diwajibkan menjalani ritual khusus untuk memohon restu leluhur. Dalam ritual tersebut, warga menyiapkan makanan berupa gula dan pare. Posisi rumah sangat ditentukan oleh tanda-tanda alam dalam ritual ini. Apabila gula dikerumuni banyak semut atau pare menjadi berantakan saat ritual berlangsung, hal itu menandakan bahwa rumah tidak boleh dibangun di lokasi tersebut. Masyarakat setempat menyebut berbagai pantangan ini sebagai pamali, yang jika dilanggar diyakini dapat mendatangkan akibat buruk.

Pemahaman tentang keterbatasan alam juga terlihat dari ketiadaan sumur dan tempat pemakaman di kampung ini. Tidak ada satu pun rumah yang memiliki sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk pasokan air bersih, warga terkadang mendapat pasokan dari luar, seperti melalui truk pengangkut air milik Palang Merah Indonesia (PMI). Kampung Adat Kuta juga tidak memiliki area pemakaman, sehingga warga yang meninggal dunia harus dimakamkan di kampung tetangga. Ketiadaan fasilitas ini didasari oleh kondisi geografis. Kampung ini berdiri di atas tanah bergerak dengan lapisan pasir di bawahnya. Jika tanah digali terus-menerus dan lebih dalam untuk sumur atau makam, wilayah tersebut rentan mengalami longsor. Juru kunci hutan adat Kuta, Maman Sarno, menegaskan bahwa ketiadaan lahan pemakaman telah diatur secara turun-temurun.

Baca Juga

Ratusan Penumpang KM Mutiara Sentosa II Tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Usai Kebakaran

Dari sisi kemasyarakatan, terdapat larangan terkait kepangkatan. Kampung Adat Kuta melarang pegawai negeri sipil (PNS), tentara, dan polisi yang masih aktif untuk menetap di dalam kampung. Semua warga yang tinggal di sana harus berstatus warga sipil. Pengecualian hanya diberikan kepada para pensiunan PNS, TNI, dan polisi. Setelah tidak lagi berstatus aktif, mereka diizinkan tinggal dan menetap di sana dengan syarat mematuhi aturan adat. Sekretaris Adat Kampung Kuta, Firman Khabibi, membenarkan adanya larangan kepangkatan tersebut.

Kehidupan sehari-hari warga diatur dengan kedisiplinan. Setiap tiga bulan sekali, masyarakat Kampung Adat Kuta menjalani aturan yang disebut Larangan Bulan. Pada hari tersebut, warga dilarang berbelanja selama satu hari penuh. Secara administratif, Kepala Desa Kampung Adat Kuta, Ngudiarto, menyebutkan bahwa tercatat ada 117 kepala keluarga di wilayahnya, namun saat ini hanya 109 kepala keluarga yang menetap di sana. Meskipun memegang teguh adat leluhur, masyarakat Kampung Adat Kuta tetap terbuka terhadap perkembangan zaman. Mereka secara aktif menggunakan media sosial untuk memperkenalkan kampung mereka ke dunia luar.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap