Menkeu Purbaya Terbitkan Aturan Baru, Longgarkan Kriteria Pembentukan Dana Abadi Daerah

Penerbitan regulasi baru ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan mekanisme pengelolaan keuangan di tingkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan investasi jangka panjang. Dana Abadi Daerah pada dasarnya adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sifatnya abadi. Karakteristik utama dari dana ini adalah hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan belanja daerah tanpa mengurangi dana pokoknya. Ketentuan mengenai instrumen keuangan daerah ini diatur secara komprehensif dalam payung hukum Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Tujuan utama dari pembentukan dana abadi di tingkat daerah ini adalah untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Manfaat tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, serta kemanfaatan umum lainnya yang dirancang untuk dapat dinikmati lintas generasi. Dengan mekanisme pemanfaatan hasil kelolaan tanpa menghabiskan modal pokoknya, pemerintah daerah memiliki instrumen pendanaan jangka panjang. PMK Nomor 47 Tahun 2026 hadir untuk menyempurnakan tata kelola tersebut agar sejalan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Baca Juga

Pembangunan Pedesaan di Guangdong, Mengubah Lahan Kuno Menjadi Resor Mewah

Dalam beleid terbaru ini, terdapat beberapa perubahan esensial yang membedakannya dari regulasi sebelumnya. Salah satu penyesuaian utama yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah terkait dengan tahapan penetapan DAD. Selain itu, PMK Nomor 47 Tahun 2026 juga menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penganggaran penerimaan pembiayaan. Secara spesifik, penyempurnaan ini berfokus pada penerimaan pembiayaan yang berasal dari penarikan pokok Dana Abadi Daerah, sehingga daerah memiliki pedoman struktural saat melakukan penarikan dana pokok tersebut.

Perubahan signifikan lainnya menyangkut pengecualian kriteria umum bagi daerah tertentu yang ingin membentuk dana abadi. Melalui aturan baru ini, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara resmi ditambahkan sebagai daerah khusus yang dikecualikan dari kriteria umum pembentukan DAD. Pada regulasi sebelumnya, yakni PMK Nomor 64 Tahun 2024, pengecualian kriteria pembentukan dana abadi daerah tersebut hanya diberikan secara terbatas bagi daerah-daerah yang memiliki status otonomi khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kini, pengecualian tersebut turut berlaku secara sah bagi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca Juga

Kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di Perairan Sumenep, Lima Tewas dan Puluhan Hilang

Meskipun terdapat relaksasi dan pengecualian bagi daerah khusus, regulasi ini tetap menetapkan kriteria umum yang ketat bagi daerah lain yang berminat membentuk DAD. Berdasarkan Pasal 6 dalam peraturan tersebut, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh suatu daerah. Syarat pertama adalah daerah yang akan membentuk dana abadi diwajibkan memiliki kapasitas fiskal daerah yang berada pada kategori tinggi atau sangat tinggi. Syarat kedua menegaskan bahwa kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait erat dengan pelayanan dasar publik bagi masyarakat di daerah tersebut harus sudah terpenuhi sepenuhnya.

Terkait dengan mekanisme penganggarannya, aturan ini juga memberikan pedoman mengenai instrumen anggaran yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal 11 ayat 1 PMK Nomor 47 Tahun 2026, dijelaskan secara rinci mengenai proses pengalokasian dana abadi tersebut. Daerah diizinkan untuk melakukan pengalokasian Dana Abadi Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) reguler, atau melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap