Mentan Pastikan Stok Pangan Aman Meski 30 Ribu Hektare Lahan Terdampak Kekeringan

Meskipun angka 30 ribu hektare tersebut terdengar cukup signifikan, Amran menjelaskan bahwa luasan lahan yang terdampak itu sebenarnya masih tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan total lahan pertanian yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Luas lahan yang mengalami kekeringan tersebut tercatat masih berada di bawah angka satu persen dari total lahan pertanian nasional. Secara lebih rinci, Amran menyebutkan bahwa rasio lahan yang terdampak hanya berkisar pada angka 0,01 atau 0,003 saja, sehingga belum mengganggu ketersediaan stok pangan secara nasional.

Baca Juga

RSUP Dr. Sardjito Nonaktifkan Peserta PPDS Buntut Komentar Nirempati terhadap Pasien BPJS

Sebagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak yang lebih luas, Kementerian Pertanian telah bergerak cepat dengan menerjunkan tim khusus ke lapangan. Tim ini bertugas untuk menangani dampak kekeringan secara langsung di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Upaya mitigasi dan penanganan yang dilakukan oleh kementerian meliputi penerapan sistem pompanisasi serta perbaikan pada saluran-saluran irigasi yang rusak guna menjaga agar pasokan air tetap mengalir dengan baik ke lahan-lahan pertanian milik warga. Melalui berbagai langkah penanganan tersebut, pemerintah memproyeksikan bahwa cadangan pangan nasional akan mampu bertahan hingga memasuki musim panen berikutnya pada bulan Maret tahun depan.

Di sisi lain, kondisi kekeringan di tingkat daerah menunjukkan eskalasi yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah setempat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat bahwa hingga tanggal 24 Juli 2026, terdapat 25 kabupaten atau kota di wilayah Jawa Tengah yang telah terdampak oleh musim kemarau tahun ini. Dampak kekeringan tersebut dilaporkan telah meluas hingga mencakup 83 kecamatan dan 148 desa di provinsi tersebut.

Akibat dampak kekeringan yang kian meluas, sebanyak 11 kabupaten atau kota di Jawa Tengah bahkan telah resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan. Penetapan status siaga darurat ini dilakukan guna mempercepat proses penanganan serta penyaluran bantuan kepada warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

Baca Juga

Aktivitas Belajar SIHI Jaksel Tetap Normal Usai Penemuan 995 Senjata Api

Menanggapi situasi darurat tersebut, BPBD Jawa Tengah bersama instansi terkait terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat di daerah terdampak. Bergas Catursasi Penanggungan dari BPBD Jawa Tengah menjelaskan bahwa pihaknya sejauh ini telah mendistribusikan sebanyak 6,8 juta liter air bersih ke wilayah-wilayah yang mengalami krisis air. Ketersediaan cadangan air bersih untuk bantuan sosial ini dipastikan masih sangat mencukupi, karena pemerintah daerah masih memiliki sekitar 40 juta liter air bersih yang siap disalurkan dari total alokasi anggaran persediaan sebesar 44,9 juta liter.

Untuk memastikan kelancaran proses distribusi air bersih hingga ke pelosok daerah yang sulit dijangkau, kerja sama lintas instansi pun terus diperkuat. Sejumlah lembaga keamanan dan kemanusiaan seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Palang Merah Indonesia (PMI) telah menyatakan kesiapan penuh mereka untuk membantu proses pengiriman dan penyaluran air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap