RSUP Dr. Sardjito Nonaktifkan Peserta PPDS Buntut Komentar Nirempati terhadap Pasien BPJS

Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Yurizal Tri Chaerawan sempat membagikan pengalaman pahit yang harus ia lalui sebagai pasien peserta BPJS Kesehatan. Dalam unggahannya di media sosial, ia menceritakan bahwa dirinya harus menunggu hingga delapan jam demi mendapatkan kamar rawat inap di rumah sakit. Namun, alih-alih mendapatkan simpati atau respons yang menenangkan, unggahan tersebut justru dibanjiri oleh cemoohan sinis dari beberapa akun media sosial milik tenaga kesehatan. Sikap nirempati ini memicu kecaman luas dari masyarakat yang menilai respons tersebut sangat tidak pantas diberikan kepada seorang pasien, terlebih sebelum akhirnya Yurizal dinyatakan meninggal dunia.

Kepala Bagian Humas dan Hukum RSUP Dr. Sardjito, Banu Hermawan, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penonaktifan EPR. Ia menyatakan bahwa keputusan untuk menonaktifkan sementara peserta PPDS tersebut mulai berlaku sejak Rabu, 5 Agustus. Selama masa penonaktifan ini, EPR akan menjalani proses pemeriksaan secara mendalam yang dilakukan bersama oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM (FKKMK UGM) serta RSUP Dr. Sardjito. Pemeriksaan ini difasilitasi melalui sebuah wadah kerja sama yang dinamakan Sekretariat Bersama Pendidikan Bermartabat, yang dimiliki oleh kedua institusi tersebut.

Baca Juga

Trump Terbitkan Perintah Eksekutif Baru Batasi Wisata Persalinan dan Hak Lahir

Banu Hermawan juga menegaskan bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan pihak rumah sakit, hanya ditemukan satu tenaga kesehatan atau peserta PPDS dari RSUP Dr. Sardjito yang memberikan komentar di akun media sosial milik Yurizal, yaitu @yurizaltrich. Banu memastikan bahwa akun-akun tenaga kesehatan lain yang turut memberikan komentar nirempati tidak berasal dari lingkungan RSUP Dr. Sardjito. Lebih lanjut, ia mengklarifikasi bahwa unggahan yang ditulis oleh EPR di media sosial merupakan tindakan pribadi yang bersangkutan dan sama sekali tidak mewakili sikap resmi dari RSUP Dr. Sardjito maupun FKKMK UGM. Di samping memberikan penjelasan tersebut, Banu juga menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Yurizal Tri Chaerawan.

Kasus ini tidak luput dari perhatian serius jajaran legislatif di Senayan. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, angkat bicara dan mendesak pihak rumah sakit untuk memberikan sanksi kepada para tenaga kesehatan yang dinilai nirempati tersebut. Politikus dari PDIP ini juga meminta agar organisasi profesi terkait turut tangan melakukan pemeriksaan secara objektif. Charles berharap sanksi tegas dapat diberikan apabila pemeriksaan tersebut membuktikan adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh para nakes. Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Charles kepada wartawan pada hari Rabu, 5 Agustus 2026.

Baca Juga

Kesehatan Saluran Cerna Menjadi Kunci Tumbuh Kembang Anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan

Kecaman senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Asep Rommy Romaya. Dalam keterangannya kepada wartawan pada hari Kamis, 6 Agustus 2026, Asep mengecam keras komentar nirempati yang dilontarkan sejumlah nakes terhadap pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Ia memberikan peringatan keras bahwa meskipun sedang beraktivitas di media sosial, para tenaga kesehatan tetaplah berstatus sebagai abdi negara. Sebagai abdi negara, mereka memiliki tanggung jawab moral yang sangat tinggi dalam menjaga sikap dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap