PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang ditargetkan rampung sebelum 15 Desember 2026. Kendati demikian, partai berlambang banteng ini memberikan catatan kritis mengenai potensi beleid tersebut disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa dukungan partainya berakar dari sejarah kelahiran PDIP yang membawa semangat antipenindasan serta penolakan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) era Soeharto. Namun, ia mengingatkan agar regulasi yang memiliki wewenang besar tidak beralih fungsi menjadi instrumen kekuasaan.
"Ketika ada undang-undang yang begitu powerful, fungsi pengawasan aparat penegak hukum tidak berjalan dengan baik, maka undang-undang itu juga bisa disalahgunakan untuk menjadi alat kekuasaan," ujar Hasto.
8 Diduga Pedofil Ditangkap di Bandung, Bikin Foto dan Film Porno Anak
Sebagai gambaran kekhawatiran tersebut, Hasto menyinggung dugaan penyalahgunaan kekuasaan hukum yang terjadi di lingkungan penegak hukum, salah satunya temuan emas dan kekayaan dalam jumlah besar di kediaman mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Ia menilai kasus tersebut memperlihatkan celah pengawasan yang masih perlu dibenahi.
PDIP Siapkan Mekanisme Kontrol di Parlemen
Untuk mengantisipasi risiko kesewenang-wenangan, PDIP menyatakan telah menyiapkan konsep pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR RI. Fokus utama yang diusulkan mencakup pembentukan mekanisme kontrol ketat terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan wewenang penyitaan dan perampasan aset.
Menurut Hasto, regulasi pengawasan tersebut penting untuk mencegah penyimpangan, mengingat praktik korupsi masih kerap menjerat oknum hakim, jaksa, kepolisian, hingga politisi. Ia menegaskan bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bertumpu pada teks undang-undang, melainkan memerlukan komitmen menyeluruh dari penyelenggara negara, partai politik, pemuka agama, hingga masyarakat sipil.
Putra Netanyahu yang Hidup Mewah di AS Dievakuasi Darurat ke Israel
Sebelumnya, pimpinan DPR RI telah menjanjikan pengesahan RUU Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026. Komitmen tersebut diutarakan langsung saat menerima aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (27/8).
Dalam audiensi tersebut, tiga pimpinan DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucu Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa menandatangani surat pernyataan tertulis. Surat tersebut memuat komitmen bahwa mereka siap mengundurkan diri dari jabatan pimpinan maupun keanggotaan dewan jika target pengesahan RUU Perampasan Aset tidak terpenuhi.
