Pemerintah Jadikan Koperasi Desa Instrumen Pemangkas Rantai Distribusi Pangan dan Subsidi

Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa penataan ulang tersebut merupakan bagian dari upaya negara untuk menjadikan koperasi sebagai instrumen utama pembangunan. Penjelasan mengenai arah kebijakan ini disampaikan langsung oleh Ferry saat menjadi pembicara dalam acara SAJID Friday Morning Talk. Forum diskusi yang dihadiri oleh jurnalis dari berbagai media tersebut diselenggarakan oleh Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) dan berlangsung di AQL Islamic Center, Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, diskusi dipandu secara langsung oleh Ketua Umum SAJID, Bachtiar Nasir.

Dalam pemaparannya, Ferry mengingatkan kembali bahwa eksistensi koperasi memiliki pijakan sejarah yang sangat kuat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Gagasan mengenai sistem ekonomi ini awal mulanya diperkenalkan oleh tokoh pergerakan HOS Tjokroaminoto. Pemikiran tersebut kemudian dipelajari dan dikembangkan lebih mendalam oleh Mohammad Hatta setelah mengamati langsung praktik perkoperasian di daratan Eropa. Selain faktor sejarah, nilai-nilai fundamental yang melekat pada koperasi seperti gotong royong, persamaan, dan kekeluargaan dinilai sangat selaras dengan kepribadian masyarakat Indonesia serta ajaran Islam. Kesesuaian filosofis inilah yang membuat koperasi secara resmi ditempatkan sebagai sokoguru perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Baca Juga

DBS Intip Peluang Investasi dari Lonjakan Belanja Modal AI dan Energi

Pada masa lampau, peran strategis koperasi sempat diwujudkan secara nyata dalam perencanaan pembangunan negara. Ferry memaparkan bahwa pada era Dewan Perancang Nasional, koperasi telah diposisikan sebagai elemen krusial dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana. Konsep yang diterapkan saat itu dikenal sebagai democratic rural development atau pembangunan desa yang demokratis. Bukti keberhasilan konsep ini terlihat hingga dekade 1980-an, di mana lembaga koperasi mampu berkembang pesat di berbagai sektor strategis dan tidak hanya terbatas pada aktivitas usaha simpan pinjam semata.

Selama periode kejayaan tersebut, Koperasi Unit Desa (KUD) memegang peranan vital dalam mengelola berbagai sektor riil, mulai dari peternakan, pertanian, perkebunan, hingga mendistribusikan hasil panen masyarakat. Tidak hanya di sektor agraris, kekuatan ekonomi koperasi juga pernah memiliki basis industri yang solid melalui kehadiran Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Bahkan, kemandirian di sektor finansial juga berhasil dibangun oleh gerakan koperasi dengan mendirikan lembaga keuangan perbankan sendiri, yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Bukopin.

Baca Juga

Bursa Saham Asia-Pasifik Menguat Jelang Pengumuman Suku Bunga The Fed

Namun, perjalanan panjang tersebut mengalami kemunduran setelah terjadinya krisis ekonomi pada akhir era 1990-an. Menurut evaluasi Ferry, pelemahan peran koperasi sangat dipengaruhi oleh lahirnya serangkaian kebijakan yang berakar dari kesepakatan Letter of Intent antara pemerintah Indonesia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Kesepakatan tersebut mendorong pengurangan peran negara secara nyata dalam mengatur jalannya perekonomian nasional, sekaligus membuat mekanisme pasar bekerja secara jauh lebih dominan. Ferry menegaskan bahwa situasi tersebut berdampak langsung pada struktur pasar, di mana pelaku ekonomi besar tumbuh semakin kuat, sementara koperasi bersama pelaku usaha kecil justru semakin tertinggal.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap