Pemerintah Pastikan Tarif Listrik PLN Tidak Naik Periode Juli-September 2026

Terdapat empat parameter ekonomi makro utama yang menentukan arah penyesuaian tarif listrik di Indonesia. Keempat parameter tersebut meliputi nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), tingkat inflasi nasional, serta Harga Batu Bara Acuan (HBA). Perpaduan indikator ini menjadi acuan pemerintah dalam menghitung apakah tarif listrik perlu disesuaikan atau tetap dipertahankan demi menjaga stabilitas ekonomi.

Baca Juga

ASN Bandung Barat Dipanggil Pemkab Usai Live TikTok Singgung Fee Proyek

Untuk penetapan tarif pada periode Juli-September 2026, pemerintah menggunakan basis data realisasi keempat parameter ekonomi makro tersebut dari periode Februari hingga April 2026. Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi kurs rupiah berada pada angka Rp16.959,32 per US$. Sementara itu, parameter ICP tercatat sebesar US$96,12 per barel, tingkat inflasi nasional berada di level 0,21%, dan HBA dipatok sebesar US$70 per ton yang diselaraskan dengan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.

Kebijakan untuk menjaga tarif listrik agar tetap stabil ini tidak hanya dirasakan oleh golongan komersial dan rumah tangga mampu, melainkan juga berlaku bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi. Kelompok pelanggan yang menerima subsidi ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis skala kecil, industri kecil, serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah memastikan kelompok-kelompok tersebut tetap mendapatkan perlindungan tarif demi mendukung roda perekonomian masyarakat bawah.

Bagi pelanggan non-subsidi, rincian tarif listrik per kWh yang berlaku selama bulan Juli hingga September 2026 adalah sebagai berikut. Pelanggan rumah tangga golongan R-1/TR dengan daya 900 VA dikenakan tarif Rp1.352 per kWh. Untuk golongan rumah tangga R-1/TR dengan daya 1.300 VA serta daya 2.200 VA, tarif yang berlaku adalah Rp1.445 per kWh. Pelanggan rumah tangga menengah ke atas pada golongan R-2/TR berdaya 3.500-5.500 VA dan golongan R-3/TR berdaya 6.600 VA ke atas dikenakan tarif sebesar Rp1.700 per kWh.

Baca Juga

Tim 9 Kejaksaan Agung Periksa Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai Tersangka TPPU

Pada sektor bisnis dan industri, tarif untuk golongan B-2/TR dengan daya mulai 6.600 VA hingga 200 kVA ditetapkan sebesar Rp1.445 per kWh. Sementara itu, untuk golongan bisnis besar B-3/Tegangan Menengah (TM) dengan daya di atas 200 kVA dikenakan tarif Rp1.122 per kWh. Tarif yang sama sebesar Rp1.122 per kWh juga berlaku bagi golongan industri I-3/TM dengan daya di atas 200 kVA. Bagi industri skala besar pada golongan I-4/Tegangan Tinggi (TT) dengan kapasitas daya 30.000 kVA ke atas, tarifnya adalah Rp997 per kWh.

Untuk keperluan instansi pemerintah dan fasilitas umum, golongan P-1/TR dengan daya 6.600 VA sampai 200 kVA dikenakan tarif Rp1.700 per kWh. Golongan P-2/TM dengan daya di atas 200 kVA memiliki tarif sebesar Rp1.533 per kWh. Penerangan jalan umum yang masuk dalam golongan P-3/TR dikenakan tarif Rp1.700 per kWh. Terakhir, untuk golongan layanan khusus L/TR, TM, TT, tarif yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp1.645 per kWh.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap