Pemerintah Salurkan Bantuan Beras Tahap Kedua Mulai 17 Agustus 2026 untuk Alokasi Tiga Bulan

Guna merealisasikan program strategis tersebut, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menerbitkan surat penugasan resmi tertanggal 30 Juli 2026. Surat tersebut menginstruksikan Perum Bulog untuk segera melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Langkah penugasan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, yang saat ini juga mengemban jabatan sebagai Menteri Pertanian. Untuk menjamin kelancaran seluruh rangkaian program bantuan pangan beras ini, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran dengan total mencapai Rp17,52 triliun.

Secara kuantitas, alokasi bantuan pangan beras pada tahap kedua ini akan menggelontorkan total sebanyak 997,2 ribu ton beras. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada 33.244.408 penerima atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap penerima bantuan disasarkan untuk mendapatkan 10 kilogram beras yang diperuntukkan bagi alokasi tiga bulan tersebut. Jumlah penerima bantuan pangan pada tahap kedua ini dipastikan tidak mengalami perubahan dan masih sama persis dengan tahap pertama sebelumnya, yakni sebanyak 33,24 juta penerima manfaat yang tersebar di berbagai pelosok wilayah Indonesia.

Baca Juga

Proyeksi Inflasi Juli 2026 Melambat, BPS Segera Rilis Data Resmi

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, mengungkapkan bahwa bantuan pangan ini dikhususkan bagi kelompok masyarakat yang tergolong dalam desil 1 hingga desil 4. Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, basis data penerima yang digunakan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan pembaruan terkini. Bapanas, sebagai institusi pengguna data, telah menjalin kerja sama lintas kementerian dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diaplikasikan adalah DTSEN versi ketiga yang telah diperbarui oleh BPS pada tanggal 10 Juli lalu. Di samping itu, Bapanas juga mendorong agar penyaluran beras dapat memanfaatkan fasilitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai infrastruktur pemerintah dan titik distribusi di tingkat akar rumput.

Dalam aspek teknis penyaluran di lapangan, Bapanas menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk segera menjalin koordinasi intensif dengan Perum Bulog di wilayah masing-masing sebagai langkah persiapan eksekusi. Secara khusus, Bapanas memberikan catatan penting bagi Perum Bulog di wilayah Papua yang kerap menghadapi kendala keterbatasan sarana transportasi, angkutan, dan kapasitas gudang. Bulog di wilayah Papua diminta untuk bergerak cepat dan mendahulukan serta memprioritaskan penyaluran ke daerah-daerah terpencil atau terisolasi terlebih dahulu, sehingga kendala logistik dapat diminimalisasi dan target penyaluran seratus persen dapat tercapai.

Baca Juga

Harga Emas Antam Naik Menjadi Rp2.610.000 per Gram, Berikut Rincian Aturan Pajaknya

Penyaluran tahap kedua ini sekaligus melanjutkan tren positif pencapaian pada tahap pertama yang mencakup alokasi bulan Februari dan Maret 2026. Pada tahap pertama tersebut, realisasi penyaluran berhasil menyasar 33,14 juta KPM, yang setara dengan tingkat keberhasilan sebesar 99,7 persen. Secara keseluruhan, tahap pertama mendistribusikan 664,88 ribu ton beras serta 132,97 ribu kiloliter minyak goreng. Sebagai perbandingan, alokasi program bantuan pangan pada tahun 2026 ini dipastikan lebih banyak dibandingkan tahun 2025. Jika pada tahun sebelumnya program hanya terlaksana untuk empat bulan alokasi, pelaksanaan program bantuan pangan pada tahun 2026 ini direncanakan akan berjalan setidaknya untuk lima bulan alokasi.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap