Pemerintah Indonesia tengah menaruh perhatian serius terhadap maraknya kasus penyelundupan komoditas timah dari dalam negeri ke beberapa negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura. Masalah ini diungkapkan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada hari Selasa, 18 Agustus 2026, Yusril memaparkan upaya penyelesaian terpadu terkait permasalahan hukum serta wilayah operasi PT Timah. Acara konferensi pers tersebut diselenggarakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Menurut penjelasan Yusril, salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah dalam memberantas praktik penyelundupan timah ini adalah kondisi geografis wilayah penghasil utama. Produksi timah di Indonesia sendiri sebagian besar terkonsentrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah kepulauan ini memiliki area perairan terbuka yang sangat luas, sehingga menyulitkan pengawasan secara ketat. Akibat kondisi geografis tersebut, masyarakat dapat dengan mudah membawa dan menyelundupkan timah keluar dari wilayah Indonesia menuju negara tetangga menggunakan perahu-perahu kecil melalui jalur laut.
Dampak Gempa Flores, Korban Meninggal Bertambah Menjadi 71 Orang dan Puluhan Ribu Warga Mengungsi
Kebocoran komoditas ini berdampak signifikan pada peta perdagangan timah internasional. Yusril menyoroti adanya negara tetangga yang kini berhasil memosisikan diri sebagai produsen sekaligus eksportir timah di tingkat global, meskipun negara tersebut sebenarnya tidak memiliki wilayah tambang timah yang memadai. Sumber timah yang mereka ekspor tersebut didapatkan dari hasil penyelundupan timah yang keluar dari wilayah Indonesia. Di sisi lain, beberapa negara produsen timah dunia lainnya seperti Bolivia, Malaysia, dan Thailand justru tercatat sudah menghentikan aktivitas produksi timah mereka.
Guna mengatasi kebocoran ini, pemerintah terus mengupayakan tindakan pencegahan dengan melibatkan berbagai unsur keamanan. Langkah pencegahan di lapangan saat ini melibatkan satuan tugas khusus, pihak Kepolisian, hingga unsur TNI Angkatan Laut. Selain tindakan pengamanan, Yusril Ihza Mahendra juga mengusulkan solusi sementara, yaitu dengan memberikan ruang bagi PT Timah untuk membeli timah yang sudah terlanjur beredar di tengah masyarakat. Kebijakan pembelian ini diusulkan bersifat sementara sembari menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang tata kelola komoditas timah.
Laba Raksasa Minuman Keras Kweichow Moutai Turun Terimbas Transisi Ekonomi China
Yusril menambahkan bahwa jika kebijakan untuk memperbolehkan PT Timah membeli timah tersebut tidak diambil, pemerintah dihadapkan pada pilihan-pilihan lain. Opsi yang tersedia adalah menangkap dan memproses hukum setiap individu yang kedapatan menguasai timah tersebut, lalu merampas barang buktinya untuk negara. Sementara itu, pilihan lainnya adalah membiarkan aktivitas penyelundupan timah ilegal tersebut terus berjalan.
