Pemerintah Tegaskan Pengajuan KUR Plafon Rp100 Juta Bebas Agunan Tambahan

Ketentuan mengenai pembebasan agunan tambahan ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam regulasi pemerintah. Aturan tersebut secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang tertuang dalam peraturan tersebut, pinjaman KUR dengan nilai hingga Rp100 juta dipastikan tidak dikenakan agunan tambahan dalam bentuk apa pun tanpa adanya pengecualian. Regulasi ini menjadi panduan wajib bagi seluruh lembaga penyalur yang berpartisipasi dalam program pembiayaan tersebut.

Baca Juga

Proyeksi Inflasi Juli 2026 Melambat, BPS Segera Rilis Data Resmi

Lebih jauh, pedoman pelaksanaan KUR secara rinci mengklasifikasikan persyaratan jaminan ke dalam dua kategori yang berbeda. Dalam aturan tersebut dikenal dua jenis agunan, yakni agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok didefinisikan sebagai usaha atau objek yang secara langsung dibiayai melalui dana KUR, yang juga mencakup penilaian terhadap kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan. Sementara itu, agunan tambahan merujuk pada jaminan fisik maupun dokumen berharga yang bentuknya dapat berupa sertifikat tanah, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atau berbagai jenis aset pribadi lainnya.

Berdasarkan klasifikasi dan batasan plafon yang telah ditetapkan, calon penerima KUR dengan nilai pengajuan hingga Rp100 juta cukup menggunakan agunan pokok yang berupa usaha yang dibiayai melalui KUR tersebut. Dengan berlakunya ketentuan ini, seluruh lembaga penyalur KUR secara tegas tidak diperkenankan untuk meminta agunan tambahan kepada nasabah untuk pinjaman dengan plafon hingga Rp100 juta. Kebijakan ini diharapkan dapat diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi kredit.

Di sisi lain, kewajiban untuk menyertakan agunan tambahan hanya dapat diberlakukan bagi pengajuan pinjaman yang nilainya berada di atas angka Rp100 juta. Kendati demikian, pemerintah tetap memberikan pengecualian khusus terhadap aturan agunan tambahan untuk pinjaman di atas nominal tersebut. Pengecualian ini secara spesifik diberikan untuk petani tebu rakyat serta para penerima KUR khusus di sektor pertanian. Syarat utamanya adalah para penerima pengecualian tersebut harus merupakan pihak yang telah bekerja sama dengan lembaga penjamin kredit.

Baca Juga

Harga Emas Antam Naik Menjadi Rp2.610.000 per Gram, Berikut Rincian Aturan Pajaknya

Meskipun regulasi telah ditetapkan secara jelas, pelaksanaan penyaluran dana di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Kementerian UMKM menyatakan bahwa pihaknya hingga saat ini masih menerima berbagai aduan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran KUR. Laporan yang masuk ke kementerian mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari adanya permintaan agunan tambahan kepada para pemohon KUR mikro, hingga praktik permintaan biaya jasa atau fee tertentu dari oknum dalam proses pengurusan pinjaman KUR.

Sebagai respons terhadap temuan dugaan penyimpangan tersebut, pemerintah menyediakan fasilitas pelaporan resmi yang dapat diakses oleh publik. Masyarakat yang menemukan pelanggaran dapat menyampaikan laporan secara langsung melalui platform sistem pengaduan SP4N-LAPOR!. Selain itu, aduan juga dapat dikirimkan melalui surat elektronik ke alamat [email protected]. Riza Damanik memastikan bahwa setiap laporan yang diterima oleh pihak kementerian akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang juga mencakup penerapan sanksi tegas apabila lembaga penyalur terbukti melakukan pelanggaran.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap