Pemerintah Tunda Pajak Marketplace, Ekonom Soroti Dampaknya bagi UMKM

Sebagai konsekuensi dari keputusan penundaan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mengambil langkah administratif untuk membatalkan keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 yang sebelumnya telah diterbitkan. DJP nantinya akan melakukan penunjukan kembali di masa mendatang ketika kebijakan ini siap diimplementasikan sepenuhnya. Terkait dengan pemungutan yang sempat berjalan, PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh pihak marketplace dari para Pedagang Dalam Negeri sehubungan dengan penunjukan sebelumnya akan dikembalikan oleh pihak marketplace kepada para pedagang tersebut. Menanggapi hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa penundaan ini sama sekali tidak mengubah substansi dari kebijakan pajak yang telah dirancang, melainkan hanya menunda waktu pemberlakuannya saja.

Baca Juga

Sebanyak 11 Ribu Orang Hadiri Apel Kebangsaan Jaga Jakarta di Monas

Penundaan kebijakan pemungutan pajak di platform marketplace ini turut mendapatkan perhatian dan analisis dari kalangan ekonom. Yusuf Rendy Manilet, seorang ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), memberikan pandangannya mengenai dampak penundaan ini terhadap para pelaku usaha. Menurut Yusuf, penundaan pungutan PPh Pasal 22 atas transaksi di platform lokapasar ini memberikan ruang yang sangat berarti bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat menjaga stabilitas arus kas mereka. Selain itu, adanya ketentuan bahwa pajak yang sebelumnya sudah dipotong harus dikembalikan kepada para pelaku usaha daring juga dinilai akan membantu menjaga kelangsungan bisnis para pedagang di platform digital tersebut.

Dari perspektif makroekonomi, Yusuf Rendy Manilet juga menjelaskan bahwa penundaan pajak marketplace ini memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian nasional secara keseluruhan, terutama pada sisi konsumsi rumah tangga masyarakat. Namun, di sisi lain, Yusuf juga memberikan catatan mengenai proses transisi kebijakan ini. Ia menyoroti bahwa penundaan yang dilakukan setelah platform digital dan para pelaku usaha mempersiapkan sistem teknologi dan operasional mereka berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru. Persiapan sistem yang telah dilakukan sebelumnya kini harus disesuaikan kembali, yang pada akhirnya dapat menambah biaya penyesuaian (adjustment costs) yang harus ditanggung oleh ekosistem lokapasar.

Baca Juga

Pangdam Jaya Ajak Elemen Masyarakat Bersinergi Jaga Keamanan Jakarta

Selain masalah biaya penyesuaian sistem, kebijakan penundaan ini juga berpotensi memicu isu keadilan di kalangan pelaku usaha. Yusuf Rendy Manilet menyebutkan bahwa pelaku usaha luring (offline) berpotensi mempertanyakan keadilan perlakuan pajak dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena perbedaan regulasi antara sektor perdagangan daring (online) dan perdagangan luring (offline) dinilai belum sepenuhnya terselesaikan secara tuntas. Ketika pemungutan pajak untuk perdagangan daring ditunda, pelaku usaha konvensional atau luring mungkin merasa ada ketimpangan perlakuan perpajakan, sehingga aspek keadilan dalam ekosistem perdagangan secara keseluruhan kembali menjadi sorotan penting yang perlu diselesaikan oleh pemerintah.