Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan serangkaian pengujian terhadap sistem digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebelum diberlakukan secara luas. Langkah pengujian ini disiapkan mengingat portal Perlinsos diproyeksikan akan diakses oleh sekitar 50 juta masyarakat secara bersamaan saat diterapkan secara nasional.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi pers bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor DEN pada Kamis (10/9/2026).
Pengujian Keandalan dan Keamanan Sistem
Untuk mengantisipasi lonjakan akses, pemerintah telah menyepakati pelaksanaan uji beban kerja dan ketahanan, yakni stress test dan load test. Pengujian teknis ini dijalankan melalui kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna menjamin keandalan sistem, penguatan aspek keamanan, serta perlindungan data masyarakat.
Kejagung Periksa Enam Saksi Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
Selain uji beban, rangkaian pengujian juga berfokus pada pengaturan waktu akses. Pemerintah akan menganalisis dan memetakan pola penyebaran trafik publik saat mengakses portal. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya gangguan teknis maupun penumpukan antrean daring saat masyarakat masuk ke dalam sistem pada waktu yang bersamaan.
Evaluasi Uji Coba dan Mekanisme Sanggah
Sebelum melangkah ke tahap implementasi skala penuh, penerapan sistem Perlinsos telah melalui fase uji coba di 215 kabupaten. Meutya menuturkan bahwa pemerintah telah memantau langsung pelaksanaan uji coba di lapangan, salah satunya di Sleman, yang mencatatkan antusiasme masyarakat cukup tinggi.
LRT Jabodebek Layani 21,8 Juta Pengguna hingga Agustus 2026
Di samping kesiapan infrastruktur portal, sistem Perlinsos juga dilengkapi dengan mekanisme sanggah. Mekanisme ini disediakan agar perbaikan dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial dapat terus dilakukan secara berkelanjutan apabila ditemukan data yang tidak sesuai atau keliru.
Pemerintah menargetkan perluasan sistem dari fase uji coba 215 kabupaten menuju penerapan nasional (roll out) secara penuh dapat terlaksana pada Oktober 2026, seiring dengan pematangan kesiapan data, infrastruktur digital, dan masyarakat.
