Polda Metro Jaya Usut Dalang dan Aliran Dana Sindikat Propaganda Digital

Fokus utama penyidikan kepolisian saat ini telah bergeser pada upaya pengungkapan aktor intelektual atau pemesan utama di balik pesanan konten-konten provokatif tersebut. Kombes Iman menegaskan bahwa proses penelusuran terhadap pemesan utama terus berjalan secara intensif. Sebagai langkah awal yang signifikan, penyidik telah berhasil menangkap dan mengamankan pihak yang bertindak sebagai jembatan utama antara pemesan dan sindikat. Penangkapan penghubung ini menjadi kunci penting bagi kepolisian untuk mendalami identitas serta motif dari pihak yang mendanai operasi tersebut.

Baca Juga

Jadwal Samsat Keliling Jadetabek 29 Juli 2026 dan Info Pajak Kendaraan

Dari sisi finansial, kepolisian menemukan bahwa nilai ekonomi dari setiap proyek yang dikerjakan oleh sindikat ini sangat bervariasi. Besaran tarif yang dipatok sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu interval waktu pengerjaan, jenis isu yang diangkat, serta tingkat kesulitan dalam mengeksekusi kampanye tersebut. Sebagai bukti nyata dari perputaran uang dalam jaringan ini, petugas telah menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp 220 juta. Berdasarkan konfirmasi dari para tersangka, uang ratusan juta rupiah tersebut merupakan bagian dari pembayaran proyek yang telah mereka jalankan selama kurun waktu sejak 2024.

Lebih jauh, penyidik juga berhasil memetakan metode pembayaran yang digunakan oleh sindikat untuk mendistribusikan upah. Transaksi dari pemesan kepada koordinator sindikat selama ini selalu dilakukan menggunakan uang tunai, diduga untuk menyamarkan jejak aliran dana. Meskipun demikian, proses pembagian uang dari koordinator kepada para pembuat konten dan pendengung di lapangan ternyata dilakukan melalui mekanisme transfer antar bank. Temuan bukti transfer inilah yang kini dimanfaatkan oleh pihak kepolisian sebagai petunjuk kuat untuk menelusuri secara pasti aliran pembagian dana di dalam struktur jaringan tersebut.

Baca Juga

Polda Metro Jaya Tangkap 8 Tersangka Sindikat Propaganda Digital dan Hoaks

Ancaman hukuman bagi pihak-pihak yang terlibat berpotensi menjadi jauh lebih berat apabila penyidik menemukan adanya indikasi penyalahgunaan uang negara. Kombes Iman menjelaskan, jika terbukti bahwa pemesan konten adalah penyelenggara negara yang menggunakan anggaran instansi atau lembaga negara demi kepentingan pribadi, keuntungan orang lain, maupun kelompok tertentu sehingga merugikan negara, maka jeratan hukum baru akan diterapkan. Dalam skenario tersebut, para pelaku berpotensi dikenakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 603 KUHPidana. Ancaman pidana untuk pelanggaran ini sangat berat, yakni hukuman penjara paling singkat dua tahun dan paling lama dua puluh tahun.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap