Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup secara resmi mengimbau para pengelola kawasan industri di seluruh Tanah Air untuk menjaga wilayah kerja mereka agar tetap rimbun dan penuh dengan pepohonan. Langkah penghijauan ini didorong bukan semata-mata untuk tujuan pelestarian ekologi dan estetika lingkungan, melainkan juga sebagai sebuah strategi bisnis strategis yang dapat memberikan pemasukan tambahan yang sangat signifikan bagi para pengelola kawasan industri tersebut. Pemanfaatan lahan hijau di kawasan industri ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan roda pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus tetap mengedepankan aspek ramah lingkungan di sektor industri nasional.
Menteri Lingkungan Hidup yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menyampaikan gagasan tersebut secara langsung di hadapan para pemangku kepentingan sektor industri. Pernyataan ini diungkapkan dalam acara Business Forum dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XXV Himpunan Kawasan Industri (HKI) yang diselenggarakan di Jakarta Pusat pada hari Kamis, 30 Juli 2026. Dalam forum tersebut, Jumhur menekankan bahwa saat ini Indonesia telah secara resmi memiliki pasar perdagangan karbon yang beroperasi. Kehadiran pasar karbon ini menjadi wadah atau instrumen utama yang memungkinkan para pengelola kawasan industri untuk mengonversi ruang-ruang hijau yang mereka miliki menjadi sumber pendapatan tambahan melalui mekanisme jual-beli kredit karbon secara legal.
Lebih jauh, Jumhur menjelaskan bahwa keberadaan pasar karbon di kawasan industri akan membawa dampak positif ganda. Upaya-upaya atau keinginan dari berbagai pihak untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, misalnya, kini tidak lagi sekadar menjadi tuntutan pelestarian alam, tetapi justru akan menjadi keuntungan finansial bagi para pengusaha itu sendiri. Menurut pandangannya, langkah ini merupakan bentuk kegiatan ekonomi di mana pelaku industri melakukan upaya perlindungan lingkungan, dan pada akhirnya mereka mendapatkan imbal hasil finansial dari upaya tersebut. Dengan pendekatan seperti ini, perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan ekonomi yang tetap tumbuh secara positif.
Sensus Ekonomi 2026 Jadi Salah Satu Sumber Pemutakhiran DTSEN
Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai potensi keuntungan tersebut, Jumhur memberikan sebuah contoh simulasi pengelolaan lahan di sebuah kawasan industri. Ia mengilustrasikan, apabila sebuah kawasan industri memiliki total luas lahan mencapai 1.000 hektare, sementara luas lahan yang terpakai untuk kegiatan operasional industri hanya sekitar 500 hektare, maka pengelola kawasan memiliki peluang emas pada sisa lahan tersebut. Pengelola dapat menggunakan 500 hektare lahan yang belum terpakai itu untuk dijadikan ruang hijau. Caranya adalah dengan menanam pohon-pohon yang secara spesifik memiliki kemampuan besar dalam menyerap emisi karbon di udara.
Potensi ekonomi dari penanaman pohon di lahan sisa tersebut dinilai sangat fantastis. Jumhur menegaskan bahwa jika lahan seluas 500 hektare tersebut ditanami pepohonan, kemudian dirawat hingga tumbuh hijau dan subur, pengelola kawasan industri bisa meraup pendapatan hingga puluhan miliar rupiah dari proses tersebut. Nilai ini akan semakin membesar seiring berjalannya waktu dan peningkatan harga karbon di pasaran. Apabila ruang hijau ini dipelihara dengan baik, disiram, dan dijaga selama beberapa tahun, emisi yang diserap dapat langsung dihitung untuk proses offset. Jika harga kredit karbon di masa mendatang mencapai kisaran 30 hingga 40 dolar Amerika Serikat per ton karbon ekuivalen, maka satu kawasan industri berpotensi mendapatkan pemasukan tambahan hingga puluhan juta dolar.
Untuk Tingkatkan Jangkauan Layanan, Pertamina Patra Niaga Buka Peluang Kemitraan SPBU
Melihat besarnya potensi ekonomi dan manfaat ekologi yang ditawarkan, Jumhur sangat berharap Kementerian Lingkungan Hidup dapat menjalin kerja sama dan berkolaborasi lebih jauh dengan para pengelola kawasan industri di seluruh Indonesia. Ia menyatakan sangat menantikan kolaborasi nyata tersebut agar kawasan-kawasan industri di dalam negeri tidak berdebu, gersang, atau tidak terawat. Meskipun ia mengakui bahwa saat ini sudah ada beberapa tempat di kawasan industri yang tetap rimbun dan memulai langkah penghijauan, kolaborasi yang lebih terbuka dan terstruktur diharapkan dapat memperluas praktik baik ini. Pembangunan berbasis perlindungan lingkungan ini diharapkan menjadi standar baru bagi operasional kawasan industri di masa depan.
