Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah mengerahkan armada tanggap darurat skala besar di berbagai wilayah bencana bertumpu pada hasil penutupan kebocoran anggaran dan pemberantasan korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri peluncuran Program PLTS 100 GWp pada Selasa (25/8/2026). Menurutnya, penyelamatan keuangan negara dari praktik penyimpangan memberi ruang fiskal bagi pemerintah untuk menerjunkan ratusan helikopter, pesawat, alat berat, serta ribuan personel gabungan saat menghadapi krisis bencana alam dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
Prabowo menerangkan bahwa dirinya telah turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak guna memantau efektivitas operasi penanganan di lapangan. Koordinasi terpadu melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan.
Wabup Manggarai Timur Bantah Camat Ditekan BNPB soal Bantuan Gempa
Sinergi lintas sektoral tersebut dinilai mulai memperlihatkan hasil nyata dalam memitigasi dampak bencana alam sekaligus ancaman kekeringan yang dipicu fenomena El Ni帽o.
Meski koordinasi lapangan berjalan efektif, Prabowo menegaskan bahwa efisiensi pengelolaan kas negara harus terus diperketat agar kapasitas mitigasi bencana semakin kuat.
5 Berita Populer, Revaldo Ditangkap; Rex Orange County Datangi Rumah Fans
"Kita belum puas. Kita harus lebih keras lagi mengelola semua keuangan," tegas Prabowo.
