Insiden ambruknya atap bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kejadian yang sempat viral di media sosial ini tidak hanya memicu keprihatinan publik, tetapi juga mendorong reformasi mendasar dalam pengelolaan infrastruktur pendidikan di ibu kota. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, langsung mengambil langkah taktis dengan membentuk tim investigasi dan tim inventarisasi. Langkah ini diambil untuk memetakan secara menyeluruh kondisi fisik sekolah-sekolah lain di Jakarta yang berpotensi mengalami kerusakan serupa.
Tim investigasi yang dibentuk ini mengemban misi khusus untuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas buruknya kualitas fisik bangunan sekolah. Saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Jumat, 24 Juli 2026, Pramono mengamati adanya kesalahan mendasar pada struktur bangunan yang dikerjakan pada tahun 2011 silam. Menurutnya, kerangka bangunan tidak dipersiapkan secara tepat sejak awal pembangunan. Evaluasi mendalam ini diharapkan dapat mengungkap rantai kegagalan konstruksi masa lalu agar kesalahan fatal semacam itu tidak terulang kembali di masa depan.
Mantan Pimpinan DPR dan MPR Ingatkan Pemerintah Soal Komunikasi Publik dan Hukum
Menariknya, langkah evaluasi ini juga membawa perubahan paradigma baru dalam birokrasi pembangunan sekolah di Jakarta. Pramono menegaskan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak boleh lagi berjalan sendirian dalam mengawasi proyek pembangunan atau renovasi sekolah. Sebagai instansi yang menggunakan fasilitas tersebut, Dinas Pendidikan dinilai tidak memiliki kompetensi teknis yang cukup untuk mengawasi kualitas proyek konstruksi berskala besar. Oleh karena itu, pengawasan ke depan akan diserahkan kepada instansi yang lebih kompeten.
Untuk memastikan kualitas konstruksi yang lebih terjamin, Pemprov DKI Jakarta akan melibatkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) serta dinas teknis terkait lainnya. Selama ini, beban pembangunan fisik sekolah sering kali dilimpahkan ke Dinas Pendidikan akibat adanya regulasi yang mengharuskan alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal sebesar 20 persen. Akibatnya, dinas yang seharusnya berfokus pada kurikulum dan mutu pendidikan ini terpaksa mengurusi proyek semen dan beton yang sebenarnya bukan tugas pokok dan fungsi utama mereka.
Rano Karno Pimpin Kwarda Pramuka Jakarta dan Siapkan Empat Program Unggulan
Melalui pembenahan sistemik ini, Pramono Anung juga menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Ia memilih untuk bersikap terbuka dan tidak menutupi kelemahan yang terjadi di lapangan. Pramono bahkan secara terbuka menyampaikan permohonan maaf karena baru mengetahui kondisi riil kerusakan sekolah tersebut dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini tanpa ada yang disembunyikan. Dengan pengawasan ketat dari dinas teknis, diharapkan sekolah-sekolah di Jakarta ke depannya dapat menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi anak-anak.
