Sengketa Yayasan Sekolah di Jakarta Selatan, Dugaan Utang Bank untuk Lapangan Padel hingga Temuan Ratusan Senjata

Kuasa hukum yayasan sekolah, Hermawanto, mengungkapkan kronologi yang mendasari laporan tersebut. Menurut penjelasannya, IWD diduga telah menggunakan nama yayasan sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman kredit ke bank. Dana hasil pinjaman tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas olahraga berupa lapangan padel. Hermawanto menambahkan bahwa alih-alih dikelola demi kepentingan sekolah, lapangan padel yang dibangun dengan jaminan aset yayasan tersebut justru dikelola secara pribadi oleh pihak keluarga IWD.

Selain persoalan pinjaman bank, keberadaan senjata di lingkungan sekolah menjadi alasan utama pihak yayasan membawa masalah ini ke ranah hukum. Hermawanto menegaskan bahwa keputusan IWD yang menggunakan area sekolah untuk menyimpan ratusan senjata dinilai tidak patut dan membahayakan lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, pengurus yayasan yang baru merasa perlu mengambil tindakan tegas dengan melaporkan temuan tersebut kepada aparat kepolisian guna menghindari risiko hukum yang lebih besar di kemudian hari.

Baca Juga

Panen Kelapa Sawit di Sumatra dan Kalimantan Terganggu Kelangkaan Bahan Bakar dan El Nino

Di sisi lain, pihak IWD memberikan pembelaan dan membantah tuduhan miring terkait kepemilikan senjata tersebut. Alhadid Endar Putra, yang bertindak sebagai kuasa hukum IWD sekaligus Direktur Utama PT Lokta Karya Perbakin, memberikan klarifikasi mengenai asal-usul senjata tersebut. Alhadid menyatakan bahwa total terdapat 995 pucuk senjata jenis airsoft gun yang disimpan di gudang sekolah. Menurutnya, senjata-senjata tersebut merupakan milik resmi PT Lokta Karya Perbakin dan bukan merupakan barang ilegal.

Alhadid menjelaskan bahwa penyimpanan ratusan airsoft gun di area sekolah tersebut memiliki landasan historis. Pada tahun 2020, sempat ada rencana kerja sama antara PT Lokta Karya Perbakin dengan pengurus yayasan sekolah yang menjabat saat itu. Rencana kerja sama tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler menembak bagi para siswa. Ia juga menegaskan bahwa seluruh senjata tersebut memiliki dokumen perizinan yang resmi dan sah, serta surat-surat izinnya telah ditunjukkan secara langsung kepada pihak kepolisian yang menangani kasus ini.

Baca Juga

BP BUMN dan Danantara Pangkas 652 Perusahaan BUMN Melalui Program Streamlining

Lebih lanjut, Alhadid mempertanyakan sikap pengurus yayasan saat ini yang seolah-olah terkejut dan baru mengetahui keberadaan senjata tersebut. Ia mengeklaim bahwa pengurus yayasan sebenarnya sudah mengetahui sejak lama mengenai keberadaan senjata beserta izin-izin resminya. Alhadid menduga isu ini sengaja diembuskan ke publik akibat adanya konflik internal di tubuh yayasan. Perselisihan tersebut disinyalir memuncak setelah adanya pemberhentian sepihak terhadap salah satu pembina yayasan terdahulu.

Menurut penjelasan Alhadid, konflik kepengurusan ini melibatkan seorang pembina berinisial Bu N. Bu N disebut telah menduduki posisi secara fisik sejak April 2026, atau berjalan sekitar lima bulan setelah memberhentikan pembina yayasan yang lain secara sepihak. Situasi ini dinilai memicu ketegangan di internal yayasan hingga akhirnya berujung pada pelaporan kasus senjata ke polisi. Hingga kini, proses penyelidikan oleh kepolisian masih terus berjalan guna memastikan legalitas kepemilikan senjata serta menyelesaikan sengketa yang melibatkan kedua belah pihak.