Taiwan Percepat Strategi 'Neraka Drone' untuk Tangkal Potensi Invasi China

Langkah taktis ini terinspirasi langsung dari pengalaman perang di Ukraina, yang membuktikan bahwa teknologi nirawak dapat menjadi penentu dalam pertempuran asimetris. Selama dua tahun terakhir, militer Taiwan telah mengintegrasikan kemampuan drone serta sistem penangkalnya ke dalam Han Kuang, latihan militer tahunan yang berlangsung selama 10 hari. Dalam latihan tersebut, pasukan Taiwan mempraktikkan simulasi pengintaian udara dan taktik untuk melumpuhkan armada drone milik lawan secara efektif.

Kendati ambisius, upaya ini dihadapkan pada sejumlah tantangan awal yang cukup besar. Direktur Jenderal Perencanaan Strategis Kementerian Pertahanan Taiwan, Letnan Jenderal Huang Wen-chi, mengakui bahwa langkah negaranya dalam mengembangkan teknologi ini dimulai agak terlambat. Ia menjelaskan bahwa pada masa-masa awal, militer Taiwan harus melakukan berbagai uji coba sambil berjalan demi menemukan sistem yang andal. Selain masalah keterlambatan start, Taiwan kini juga berupaya keras membangun rantai pasok drone domestik secara mandiri agar tidak bergantung pada pihak luar saat terjadi blokade wilayah.

Baca Juga

Panen Kelapa Sawit di Sumatra dan Kalimantan Terganggu Kelangkaan Bahan Bakar dan El Nino

Kebutuhan akan armada nirawak ini dinilai sudah sangat mendesak demi menjaga kedaulatan wilayah. Ketua Asosiasi Industri Drone Nasional Taiwan, Max Lo, menekankan bahwa demi kelangsungan hidup dan pertahanan nasionalnya, Taiwan sangat membutuhkan drone-drone tersebut. Pemerintah Taiwan sendiri menargetkan untuk memiliki lebih dari 210.000 drone udara dan laut untuk mendukung berbagai tahap konflik. Di sektor industri, Taiwan mematok target produksi yang agresif, yakni mencapai 100.000 drone per bulan pada tahun 2030, dengan sekitar separuh dari hasil produksi tersebut ditujukan untuk komoditas ekspor.

Keseriusan ini juga tecermin dari usulan anggaran pertahanan yang tengah digodok. Pemerintah Taiwan mengusulkan anggaran sekitar US$6,5 miliard atau setara Rp115,7 triliun untuk jangka waktu lima tahun khusus untuk pengadaan drone. Sementara itu, pihak oposisi mengajukan usulan anggaran alternatif yang lebih besar, yakni mencapai US$7,4 miliar atau sekitar Rp131,7 triliun untuk jangka waktu enam tahun. Pertumbuhan industri ini pun mulai menunjukkan tren positif, di mana pada kuartal pertama tahun 2026, nilai ekspor drone Taiwan tercatat mencapai US$115 juta atau sekitar Rp2,05 triliun, angka yang berhasil melampaui total ekspor sepanjang tahun 2025.

Baca Juga

BP BUMN dan Danantara Pangkas 652 Perusahaan BUMN Melalui Program Streamlining

Di sisi lain, kesiapan militer Taiwan tidak hanya bergantung pada ketersediaan unit drone di lapangan. Mick Ryan, pensiunan mayor jenderal Australia yang kini menjadi peneliti senior di Lowy Institute, mengingatkan bahwa Taiwan harus melakukan penyesuaian besar pada organisasi, pelatihan, dan doktrin militernya. Penyesuaian ini penting agar pasukan di lapangan mampu mengoperasikan kawanan drone secara terkoordinasi dan membagikan data medan perang secara instan. Terlebih lagi, Beijing juga tidak tinggal diam dan terus mengembangkan pesawat serta kapal tanpa awak, sekaligus teknologi canggih untuk mendeteksi dan menghancurkan drone pertahanan Taiwan.