London - Pengadaan sektor publik di Inggris tengah menjadi sorotan tajam setelah terungkapnya ratusan kontrak bernilai triliunan rupiah yang melibatkan korporasi terkait aktivitas permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. Berdasarkan investigasi Al Jazeera yang mengolah data analis pengadaan publik Tussell, catatan pemerintah, dan dokumen korporasi, terdapat 125 kontrak sektor publik Inggris senilai 2,129 miliar poundsterling atau sekitar Rp51,14 triliun yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan terkait jaringan bisnis permukiman tersebut.
Sedikitnya 17 perusahaan dan entitas yang memenangkan kontrak di berbagai sektor publik Inggris terafiliasi dengan lima grup bisnis multinasional yang tercantum dalam basis data Kantor HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kelima kelompok usaha tersebut meliputi Motorola Solutions asal Amerika Serikat, Heidelberg Materials asal Jerman, perusahaan teknik Prancis Egis, produsen kereta Spanyol CAF, serta konglomerat China Fosun International.
Motorola Solutions mencatat nilai kontrak terbesar dengan angka menembus lebih dari 1,7 miliar poundsterling atau sekitar Rp40,84 triliun. Sebagian besar nilai tersebut berasal dari perpanjangan kontrak senilai 1,562 miliar poundsterling (Rp37,52 triliun) yang diterima anak usahanya, Airwave Solutions, dari Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk mengoperasikan jaringan komunikasi darurat kepolisian, pemadam kebakaran, dan ambulans di Inggris, Skotlandia, serta Wales. Motorola sendiri telah tercantum dalam basis data PBB sejak publikasi perdana pada 2020 karena perannya dalam penyediaan sistem pengawasan dan peralatan keamanan di permukiman Israel.
Putra Netanyahu yang Hidup Mewah di AS Dievakuasi Darurat ke Israel
Sementara itu, lima entitas di bawah produsen material Jerman Heidelberg Materials memegang 25 kontrak publik Inggris senilai 184,79 juta poundsterling (Rp4,43 triliun). Anak usaha Heidelberg di Israel, Hanson Israel, tercatat pernah mengoperasikan tambang Nahal Raba di Tepi Barat, kendati Heidelberg menyatakan bahwa seluruh operasional di tambang tersebut telah dihentikan sejak 2023 dan kini hanya menyisakan petugas keamanan.
Keterlibatan serupa juga terlihat pada Egis dan CAF yang memegang kontrak masing-masing senilai 133,60 juta poundsterling (Rp3,20 triliun) dan 83,5 juta poundsterling (Rp2 triliun) di Inggris. Egis menjalankan layanan bagi Driver and Vehicle Licensing Agency, sedangkan CAF memasok armada trem untuk West Midlands Metro. Di saat yang sama, kedua korporasi tersebut terlibat dalam proyek jaringan kereta ringan Yerusalem senilai 1,8 miliar euro yang pembangunannya mencakup jalur melintasi Yerusalem Timur yang diduduki hingga 2027. Di sektor lain, anak usaha Fosun International, Breas Medical, memegang kontrak senilai 1,29 juta poundsterling (Rp30,9 miliar), sementara induknya memiliki produsen kosmetik Ahava yang beroperasi di permukiman Mitzpe Shalem.
Breaking News! AS Bombardir Pulau Larak Iran, Hancurkan Roket Teheran
Temuan ini memperkuat desakan hukum dan politik terhadap London. Profesor hukum internasional London School of Economics, Stephen Humphreys, menggarisbawahi bahwa bukti yang terkumpul menunjukkan potensi pelanggaran kewajiban internasional oleh Inggris karena terus memberikan proyek publik kepada entitas yang telah ditandai PBB. Langkah ini bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2024 yang menyatakan pendudukan Israel di wilayah Palestina ilegal serta mewajibkan negara ketiga untuk tidak memberi bantuan yang mempertahankan situasi tersebut.
Di panggung domestik, lebih dari 140 anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh mendesak pemerintah melarang total perdagangan dengan permukiman ilegal di wilayah pendudukan. Menanggapi polemik ini, Kantor Kabinet Inggris menyatakan keputusan mengecualikan pemasok berada pada masing-masing otoritas pengadaan dan proses pengadaan tidak dapat dipakai untuk memboikot negara tertentu tanpa sanksi resmi, kendati pada Agustus 2026 pemerintah Inggris telah menerbitkan peringatan risiko hukum bagi perusahaan yang mengikuti tender di wilayah permukiman tersebut.
